RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemenuhan hak asasi manusia melalui kegiatan Penilaian Hak Asasi Manusia terhadap Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah beserta jajaran dan dipimpin langsung oleh Bodewin M. Wattimena.

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menyampaikan kehadiran tim Komnas HAM RI menjadi motivasi bagi Pemkot Ambon untuk terus meningkatkan tanggung jawab dalam membangun daerah yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia.

“Kehadiran Ketua Komnas HAM dan jajaran memberikan semangat bagi Pemkot untuk terus meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menumbuhkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam wajah pembangunan daerah,” ujar Wali Kota Ambon.

Dijelaskan, penilaian HAM terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari program prioritas nasional tahun 2026. Karena itu, Pemkot Ambon menyambut baik proses tersebut sebagai sarana evaluasi sekaligus penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan dan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip-prinsip HAM.

“Dalam lima tahun ke depan, pembangunan Kota Ambon difokuskan untuk mewujudkan Ambon yang manise, inklusif, toleran dan berkelanjutan. Visi ini diarahkan agar seluruh program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi prinsip-prinsip HAM,” ucapnya.

Wali Kota menambahkan, sebagian besar dari 17 program prioritas pembangunan Kota Ambon telah dirancang untuk mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Karena itu, hasil penilaian dan rekomendasi dari Komnas HAM RI dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Melalui kegiatan penilaian ini, Pemkot Ambon berharap dapat memperoleh masukan dan pendampingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan public. Disamping itu, memastikan pembangunan daerah semakin berpihak kepada masyarakat yang tertinggal, terpinggirkan, dan rentan mengalami diskriminasi.