Pemprov Maluku Soroti Abrasi dan Krisis Air Bersih di Wilayah Kepulauan

RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku menyoroti ancaman abrasi dan keterbatasan air bersih yang semakin dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan. Persoalan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat bertemu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU di Jakarta Selatan, Senin 11 Mei 2026.

Dikatakan, Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki tantangan besar akibat perubahan iklim. Kondisi geografis yang didominasi lautan membuat masyarakat pesisir rentan terhadap abrasi dan kerusakan kawasan pantai.

“Wilayah kami lebih dari 92 persen adalah lautan. Karena itu dampak perubahan iklim sangat kami rasakan, terutama bagi masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi,” kata Hendrik.

Ia menyebut abrasi di sejumlah wilayah pesisir Maluku semakin masif dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan talud pengaman pantai dan penanganan bantaran sungai. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi permukiman masyarakat di kawasan pesisir.

Selain abrasi, persoalan air bersih juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku. Hendrik mengungkapkan masih banyak masyarakat di pulau-pulau kecil yang kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

“Tidak semua pulau di Maluku memiliki ketersediaan air bersih yang memadai. Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal daerah membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ditjen SDA Kementerian PU menilai, Maluku membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda karena karakteristik wilayah kepulauan yang kompleks.

“Tipologi wilayah Maluku memang sangat berbeda dibanding daerah lain. Penanganannya tidak bisa disamakan karena wilayahnya kepulauan dan sangat kompleks,” katanya.