RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku hingga kini belum mengizinkan masuknya ternak besar dari luar daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga status Maluku yang masih bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Medik Veteriner Dinas Pertanian Maluku, drh. Afrilliani Eka Putri mengatakan, pengawasan ketat terus dilakukan guna memastikan keamanan hayati di wilayah Maluku tetap terjaga. Menurutnya, lalu lintas ternak saat ini hanya diperbolehkan untuk pengiriman keluar provinsi maupun distribusi antar kabupaten dan kota di dalam Maluku.

“Jadi pertimbangan itu yang membuat kita tidak bisa menerima dari luar provinsi Maluku,” ujarnya dalam dialog di Pro1 RRI Ambon, Selasa 12 Mei 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran flu burung yang hingga saat ini belum ditemukan di Maluku. Karena itu, pemasukan unggas dari luar daerah diberlakukan sangat terbatas dan wajib melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat.

“Untuk unggas kami sangat terbatas dan persyaratannya cukup ketat,” ucapnya.

Dikatakan, pengawasan di lapangan dilakukan secara aktif oleh petugas untuk memantau kondisi kesehatan setiap hewan kurban yang akan dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan dilakukan di berbagai titik distribusi guna memastikan seluruh prosedur teknis sesuai standar kesehatan hewan nasional.

Untuk hewan kurban yang berada di peternakan mandiri, koordinasi dilakukan bersama Dinas Pertanian kabupaten dan kota sebagai pemegang kewenangan wilayah. Sementara Pemerintah Provinsi Maluku berperan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan langsung secara berkala di lokasi peternakan.

Pemerintah berharap langkah kolaboratif tersebut dapat menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak bagi masyarakat muslim di Maluku menjelang Idul Adha. Masyarakat juga diimbau tidak khawatir karena seluruh ternak yang beredar telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi kesehatan secara menyeluruh.