RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan peluncuran sistem Executive Dashboard yang mengintegrasikan data seluruh provinsi hingga kabupaten/kota pada 25 Mei 2026 mendatang. Kepastian ini mengemuka setelah Dinas Kominfo Provinsi Maluku melakukan koordinasi teknis dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri di Jakarta pada Rabu, 6 Mei 2026.

Sistem ini dirancang untuk mempercepat respon pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan publik secara real-time. Kepala Pusdatin Kemendagri, Muhammad Valiandra, memberikan apresiasi atas keseriusan Pemprov Maluku dalam mengelola data daerah secara digital.

Ia meyakini kehadiran Executive Dashboard ini akan mempermudah pemantauan dinamika pembangunan di Maluku melalui satu pintu data yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk memusatkan seluruh informasi daerah dalam satu portal rujukan nasional.

Sementara itu, Kadis Kominfo Maluku, Titus Renwarin, mengungkapkan, sistem ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyajikannya secara visual untuk memudahkan analisis. Dengan adanya dashboard ini, koordinasi antara pemerintah provinsi dengan 11 kabupaten/kota di Maluku diyakini akan menjadi jauh lebih solid.

Transparansi dan akuntabilitas data menjadi poin utama yang ditonjolkan dalam pengembangan sistem baru ini.

Target peluncuran pada 25 Mei 2026 menjadi fokus utama tim teknis Kominfo Maluku dan Pusdatin Kemendagri dalam beberapa pekan ke depan.

Proses migrasi dan integrasi data dari aplikasi Pelita terus dipacu agar sistem dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis saat diresmikan nanti. Dukungan penuh dari Kemendagri menjadi jaminan bahwa sistem ini akan memiliki standar keamanan dan validitas data yang tinggi.

Langkah digitalisasi data ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan pada kecepatan pelayanan publik di Maluku. Melalui akses data yang cepat dan akurat, birokrasi diharapkan dapat lebih lincah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Modernisasi sistem informasi ini pun menjadi tonggak baru bagi Provinsi Maluku dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang handal.