RRI.CO.ID.Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengambil langkah strategis dengan memperkuat kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait integrasi data pembangunan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku, Titus Renwarin, melakukan pertemuan khusus dengan Kepala Pusdatin Kemendagri, Muhammad Valiandra, di Jakarta pada Rabu, 6 Mei 2026.

Fokus utama pertemuan ini adalah optimalisasi aplikasi Pelita sebagai rujukan tunggal data daerah. Kadis Kominfo Maluku, Titus Renwarin, menyebut dukungan integrasi data dari Pusdatin Kemendagri sangat krusial bagi kelancaran roda pemerintahan di daerah. Aplikasi Pelita sendiri mencakup berbagai data vital, terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Integrasi ini diharapkan dapat menyinkronkan data antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar lebih akurat.

Titus menjelaskan bahwa data yang terintegrasi secara baik dalam aplikasi Pelita akan menjadi fondasi bagi pimpinan daerah dalam menentukan arah kebijakan. Menurutnya, akurasi data sangat menentukan kualitas keputusan strategis yang diambil oleh Gubernur Maluku untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan data yang valid, program pemerintah daerah dipastikan akan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

Kepala Pusdatin Kemendagri, Muhammad Valiandra, menyambut positif inisiatif proaktif yang dilakukan oleh Pemprov Maluku. Ia menilai langkah ini merupakan bagian dari upaya besar mewujudkan program "Satu Data Indonesia".

Melalui kolaborasi ini, diharapkan seluruh informasi dari Provinsi Maluku dapat teragregasi dalam satu portal rujukan yang terpercaya atau Single Source of Truth..Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk mengawal proses teknis integrasi data hingga tuntas.

Kesiapan infrastruktur data ini dipandang sebagai prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Maluku. Langkah sinkronisasi ini pun diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal tata kelola data pemerintahan yang modern.