RRI.CO.ID AMBON— Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Provinsi Maluku yang digelar di Kota Ambon berlangsung khidmat, Senin (4/5/2026). Di balik seremoni yang dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, terselip kabar memilukan mengenai potret buram pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), tepatnya di Kepulauan Aru.

Pesta di Ibu Kota, Krisis di Pelosok, Fakta Miris.

Dalam sambutannya di hadapan para guru dan pendidik, Gubernur Hendrik Lewerissa menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan sebagai kunci kemajuan daerah. Namun, pada saat yang bersamaan, sebuah fakta mengejutkan diungkapkan oleh aktivis kemanusiaan asal Aru, Kolin Lepuy yang membeberkan temuan adanya sejumlah anak lulusan SMA dan SMK di Dobo, Kepulauan Aru, yang ternyata belum lancar membaca, bahkan ada yang sama sekali tidak tahu membaca.

"Ini sungguh ironis, bagaimana mungkin seorang anak bisa memegang ijazah SMA tetapi tidak tahu membaca? Ini bukan sekadar masalah teknis, ini adalah kegagalan sistemik," kata Kolin Lepuy.

Temuan ini mencuat saat para lulusan tersebut mendaftar sebagai calon prajurit TNI AD di Kodim setempat. Saat menjalani verifikasi administrasi dan tes awal, ditemukan fakta bahwa banyak dari mereka yang gagap saat diminta membaca instruksi sederhana.

Hal ini menjadi bukti kuat adanya praktik "kelulusan otomatis". Para siswa ini seolah dibiarkan lulus begitu saja dari jenjang SD hingga SMA tanpa adanya standar kompetensi yang jelas.

Akar Masalah

Berdasarkan penelusuran di lapangan, Kolin menyebutkan salah satu faktor utama penyebab rendahnya kualitas SDM ini adalah rendahnya disiplin tenaga pendidik.

Guru sering meninggalkan sekolah dalam waktu lama, mulai dari hitungan minggu hingga satu bulan. Para guru kerap meninggalkan tugas di desa-desa terpencil untuk pergi ke ibu kota kabupaten (Dobo) dengan berbagai alasan administratif.

Disisi lain kurangnya kontrol dari Kepala Sekolah dan pengawas pendidikan membuat ruang kelas sering kosong tanpa aktivitas belajar-mengajar. Ia mempertanyakan fungsi kontrol dari Dinas Pendidikan, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

Bahkan ijazah yang diberikan kepada siswa yang tidak bisa membaca disorot adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan generasi muda Aru.

"Kami mempertanyakan dimana tanggung jawab moral para guru, kepala sekolah, hingga Kepala Dinas Pendidikan? Jangan hanya sibuk merayakan Hardiknas secara seremonial, sementara di pelosok anak-anak kami dikorbankan," katanya.