RRI.CO.ID, Ambon: Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Hamsudin mengingatkan pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah untuk lebih serius dalam memperhatikan nasib pekerja. Hal ini disampaikan Hamsudin mengingat masih adanya persoalan ketenagakerjaan, mulai dari upah yang belum layak hingga minimnya jaminan sosial bagi pekerja.

"Beberapa laporan yang masuk ke komisi I DPRD Kota Ambon adalah soal hak-hak pekerja. Nah, saya harap ke depan buruh lebih diperhatikan dengan diberi perlindungan yang lebih layak," kata Hamsudin kepada RRI di Ambon, Kamis, 30 April 2026.

Menurutnya, momentum Hari Buruh tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga refleksi bersama untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan ke depan. "Pekerja memiliki kontribusi besar dalam pembangunan. Sudah seharusnya mereka diperhatikan baik dari sisi upah, keselamatan kerja, maupun jaminan sosial," ujarnya

Politisi Perindo itu juga menyoroti masih adanya perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pemberian upah minimum dan fasilitas kerha. "Kami juga mendorong Disnaker Ambon agar meningkatkan pengawasan serta menindak tegas pelanggaran yang merugikan pekerja," ucapnya

Di lain sisi, Hamsudin juga mengajak para pekerha untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar mampu bersaing di tengah perkembangan dunia industri yang semakin dinamis. "Pekerja juga harus disiplin dan taat dengan aturan yang ada. Paling bagus tingkatkan kompetensi agar bisa bersaing di tengah perkembangan dunia industri saat ini," kata Hamsudin menutup obrolannya

Selain itu, DPRD juga mengajak para pekerja untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar mampu bersaing di tengah perkembangan dunia industri yang semakin dinamis. Pemerintah daerah pun diminta untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Momentum Hari Buruh, lanjutnya, tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga refleksi bersama untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan ke depan. Ia berharap adanya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

“Dengan kerja sama yang baik, kita bisa mewujudkan keadilan bagi pekerja sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif,” katanya.