Penulis : Bertje Minanlarat

RRI.CO.ID, Ambon - Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Maluku menegaskan kembali relevansi ajaran Marhaenisme Bung Karno dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi di wilayah kepulauan. Dalam sebuah naskah refleksi ideologis, mereka menyoroti transisi dari "Imperialisme Tua" ke "Imperialisme Modern" yang dinilai masih membelenggu kesejahteraan nelayan tradisional Maluku.

Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun berbicara dihadapan generasi GMNI Maluku dalam Kaderisa Tingkat Menegah di Ambon, pada Rabu 29 April 2026 mengutip sifat imperialisme dimana monopoli Rempah dan saat ini dominasi Kapital modal. Ia memapaparkan perbedaan mendasar antara penjajahan masa lalu dan masa kini.

Jika Imperialisme Tua (VOC) menggunakan kekuatan militer untuk memonopoli rempah-rempah,maka Imperialisme Modern hadir dengan wajah yang lebih halus melalui Finance Capital.

"Pembangunan infrastruktur besar di Maluku saat ini jangan sampai menjadi 'Ilusi Pembangunan'. Alih-alih menyejahterakan rakyat, infrastruktur tersebut sering kali hanya menjadi alat untuk mempermudah ekstraksi kekayaan alam ke luar negeri, menjadikan rakyat Maluku sekadar penyedia tenaga kerja murah," katanya.

Sorotan tajam juga tentang Dialektika Kepulauan dan Ekomarhaenisme

menghadapi tantangan tersebut, maka diperkenalkan konsep Dialektika Kepulauan. Konsep ini melihat adanya pertentangan (antitesis) antara potensi perikanan Maluku yang melimpah dengan kenyataan tingginya biaya logistik serta eksploitasi oleh korporasi besar.

Sebagai solusi, GMNI menawarkan gagasan Ekomarhaenisme, yaitu: Perlindungan Lingkungan, menyelaraskan pemanfaatan laut dengan kearifan lokal seperti Sasi. Dalam konteks ini kedaulatan Ekonomi: memastikan nelayan tradisional memiliki hak akses penuh dan tidak hanya menjadi objek kebijakan.

Sebagai senior GMNI, Watubun menandaskan

dalam Penggalangan kekuatan kolektif melalui organisasi (koperasi/serikat) para nelayan memiliki posisi tawar terhadap pasar dan modal asing.

Selama ini Nelayan dipandang ebagai Subjek Politik, dimana data menunjukkan, Maluku menyumbang 26,52% potensi perikanan nasional, namun angka kemiskinan nelayan lokal masih tinggi. Hal ini dipicu oleh keterbatasan daya jangkau armada nelayan tradisional yang hanya berada di angka 57% di tengah serbuan industri besar.

Sebagai Ketua DPRD Maluku dalam

tugas legislatif maupun sebagai kader GMNI adalah memastikan regulasi tetap berpihak pada kaum Marhaen yang mendiami gugusan kepulauan. Nelayan harus menjadi tuan di lautnya sendiri.

Lebih jauh, Ia mengutip semangat Socio-Nasionalisme yang diharapkan dapat memperkuat identitas lokal Maluku dalam semangat gotong royong, sebagaimana pesan Bung Karno saat meresmikan Kota Masohi pada tahun 1958.