RRI.CO.ID, Ambon - Keberadaan becak sebagai ikon transportasi tradisional di Kota Ambon kini berada di titik nadir. Pantauan pada Jumat, 24 April 2026, para pengayuh becak harus berjuang ekstra keras menghadapi gempuran transportasi daring (online) serta kebijakan penataan kota yang semakin mempersempit ruang gerak mereka di jalur-jalur utama.

Kondisi ini dirasakan langsung oleh Ance, salah satu pengayuh becak di kawasan Pasar Mardika. Ia mengeluhkan penurunan pendapatan yang drastis dalam dua tahun terakhir akibat beralihnya minat masyarakat ke layanan ojek daring yang dinilai lebih cepat dan murah.

"Dulu sehari bisa dapat Rp80 ribu, sekarang cari Rp30 ribu saja susah. Apalagi banyak jalan protokol yang sudah dilarang untuk kami lalui," katanya lesu.

Dilema ini semakin diperparah dengan tertundanya sejumlah program bantuan dari Pemerintah Kota Ambon akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Rencana peremajaan becak wisata dan pemberian subsidi suku cadang berupa ban yang sempat diwacanakan tahun lalu, hingga kini belum terealisasi. Hal ini membuat para tukang becak merasa semakin ditinggalkan di tengah tuntutan modernisasi transportasi perkotaan.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan Kota Ambon berdalih bahwa pembatasan jalur tersebut merupakan bagian dari manajemen transportasi untuk mengurai kemacetan. Pihak Dishub menyatakan tengah berupaya mendorong fungsionalitas becak ke arah kawasan wisata dan heritage.

Namun, bagi para pengayuh becak, kebijakan tersebut belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan dibandingkan kehilangan akses ke jalur padat penumpang.

Kini, para tukang becak di Ambon hanya bisa berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak, seperti penyediaan jalur khusus atau integrasi riil dengan sektor pariwisata.

Bagi mereka, becak bukan sekadar moda transportasi tradisional, melainkan sumber penghidupan yang kini perlahan hilang ditelan zaman jika tidak ada solusi konkret berupa bantuan alih profesi maupun penataan yang lebih humanis.