RRI.CO.ID, Ambon - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2026 di Ambon pada Selasa, 14 April 2026. Dalam arahannya, Gubernur Hendrik menegaskan tahun 2026 sebagai fase krusial dalam melakukan percepatan pembangunan setelah sebelumnya fokus pada peletakan fondasi dan konsolidasi program.

Gubernur Hendrik menjelaskan, Musrenbang ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat guna memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi global yang menantang, ia menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih cerdas, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional.

Terkait ruang fiskal daerah yang dinamis, Gubernur menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Ia mendorong penguatan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga akademisi sebagai kunci utama dalam menggerakkan roda pembangunan di Maluku agar tetap berjalan optimal dan tepat sasaran.

Selain fokus pada kebijakan rutin, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini tengah mengawal percepatan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak besar bagi daerah. Beberapa proyek mercusuar tersebut di antaranya adalah pengembangan Blok Masela, penyelesaian Bendungan Wayapo, hingga pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) yang menjadi urat nadi logistik Maluku.

Sebagai langkah penguatan ekonomi kerakyatan, pemerintah juga mengakselerasi program pendukung seperti penyediaan rumah layak huni, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, serta program makan bergizi gratis. Gubernur berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung penuh langkah percepatan ini demi mewujudkan konektivitas ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.