RRI.CO.ID, Ambon — Kondisi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menuai sorotan tajam. Dua peristiwa kematian, yakni seorang bayi dan seorang ibu dalam waktu berdekatan, diduga berkaitan dengan keterbatasan layanan kesehatan, minimnya tenaga medis, serta lambatnya penanganan darurat.

Peristiwa tersebut memicu reaksi dari kalangan masyarakat sipil. Aktivis LSM Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR), Anders Luturyali, menilai kejadian ini sebagai indikasi serius lemahnya sistem pelayanan dasar di daerah. “Ini bukan sekadar duka, tetapi alarm keras atas kegagalan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Di tengah situasi itu, publik juga menyoroti percepatan pembayaran kewajiban daerah melalui skema Utang Pihak Ketiga (UP3) yang nilainya disebut mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di masyarakat terkait prioritas anggaran daerah.

“Mengapa pembayaran proyek bisa berjalan cepat, sementara layanan kesehatan yang menyangkut nyawa justru lambat.” kata Anders.

Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya difokuskan pada perlindungan keselamatan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, dan kesejahteraan warga.

Namun, fakta di lapangan dinilai menunjukkan ketimpangan, terutama di sektor kesehatan. Ia menyebut distribusi tenaga medis belum merata, fasilitas kesehatan masih terbatas, dan respons terhadap kondisi darurat belum optimal.

ALTAR juga menilai kondisi ini bertolak belakang dengan klaim pemerintah daerah yang selama ini menyebut sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan. Sebagai respons, pihaknya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, antara lain:

- Memberikan klarifikasi terbuka atas peristiwa kematian warga

- Melakukan evaluasi menyeluruh sistem layanan kesehatan

- Menata ulang prioritas anggaran APBD

- Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, termasuk terkait UP3

Anders menegaskan, keberhasilan kepemimpinan daerah tidak diukur dari seremoni atau retorika, melainkan dari kemampuan melindungi nyawa masyarakat.

“APBD harus kembali pada tujuan utamanya, yakni melayani rakyat, bukan sekadar menyelesaikan kewajiban proyek,” katanya.

Menyikapi fenomena minmnya pelayanan kesehatan di Kabupayen Kepulauan Tanimbar, Anders mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.