RRI.CO.ID, Ambon - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyoroti pentingnya sinkronisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan kebijakan pembangunan daerah guna memperkuat pertahanan maritim nasional. Penegasan ini disampaikan dalam diskusi panel Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026 di Jakarta.

Ia menyebut, pertahanan tidak hanya bertumpu pada aspek militer, tetapi juga mencakup pengelolaan perikanan, konektivitas wilayah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu, integrasi kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan keamanan laut menjadi bagian penting dalam strategi maritim Indonesia.

Pemerintah Provinsi Maluku kata Hendrik, telah melakukan sejumlah langkah strategis melalui pengembangan pelabuhan terpadu, peningkatan konektivitas antar pulau, serta optimalisasi potensi perikanan di Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat logistik, menekan biaya distribusi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kawasan perbatasan harus menjadi sabuk kemakmuran, bukan hanya titik pertahanan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi,” ujar Lewerissa.

Ia menambahkan, posisi Maluku di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III menjadikan wilayah ini strategis dalam geopolitik dan keamanan nasional. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan TNI Angkatan Laut, terus diperkuat.

"Kita tidak hanya membangun ekonomi, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa," ucapnya.

Sementara itu, Dankodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas mengatakan Provinsi Maluku berada di persimpangan perdagangan internasional yang strategis. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut penting dalam mendukung keamanan energi, pangan, dan logistik nasional.

TNI AL khususnya Kodaeral IX lanjutnya, berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga kedaulatan perairan dan mengantisipasi ancaman maritim. Selain itu, dukungan juga diberikan dalam penanganan bencana dan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Sinergi ini mencakup pengamanan perbatasan, pertahanan maritim terintegrasi, serta pembangunan sektor maritim daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat pertahanan negara di Maluku.

"TNI AL mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi maritim, yang bertujuan meningkatkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat pertahanan negara," tuturnya.