RRI.CO.ID, Ambon - Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku pada Februari 2026 tercatat naik 0,53 persen dibandingkan Januari 2026. NTP meningkat dari 92,93 pada Januari menjadi 93,42 pada Februari 2026.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia menjelaskan, kenaikan NTP tersebut dipengaruhi penurunan indeks harga hasil produksi pertanian (It) sebesar 0,35 persen serta penurunan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,87 persen.

Menurutnya, peningkatan NTP Februari 2026 disumbangkan oleh empat subsektor, yakni tanaman pangan yang naik 3,79 persen, tanaman perkebunan rakyat 0,37 persen, peternakan 1,10 persen, serta perikanan 0,98 persen.

“Sementara itu, subsektor hortikultura mengalami penurunan NTP sebesar 4,12 persen,’ kata Pattiwaellapia.

Secara nasional tambah Pattiwaellapia, NTP tertinggi pada Februari 2026 terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 204,58. Adapun NTP terendah berada di Provinsi Maluku sebesar 93,42. Dengan capaian tersebut, Maluku menempati urutan ke-38 dari 38 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda menegaskan, NTP menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur capaian keberhasilan sektor pertanian selain kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Ia mengakui adanya kecenderungan penurunan NTP di Maluku secara umum, sehingga diperlukan perhatian serius terhadap stabilisasi harga di tingkat petani.

“Yang paling penting adalah bagaimana menjaga stabilisasi harga di tingkat petani. Jangan sampai kita panik saat harga naik di pasar, tetapi tidak panik ketika harga komoditas seperti cabai turun drastis di tingkat petani,” ujarnya.

Kadis menambahkan, diperlukan kolaborasi bersama untuk menjaga keseimbangan harga dan keberlanjutan produksi pertanian. Ia juga menyebut, selain komoditas sagu dan padi, Maluku memiliki komoditas unggulan lain yang terus dikembangkan.

Menurutnya, gerakan sekolah menanam dan gerakan tanam serempak yang digagas Gubernur Maluku dinilai mampu membantu pengendalian inflasi daerah, terutama dari komoditas cabai yang sebelumnya menjadi penyumbang inflasi.

“Upaya serupa juga terus dilakukan dalam mempertahankan dan mengembangkan komoditas perkebunan seperti pala dan cengkih,” ucapnya.