RRI.CO.ID, Ambon - Upaya mencapai target 30 persen kawasan konservasi perairan pada 2045 mendorong lahirnya Forum Pakar Maritim yang digagas Yayasan Garuda Di Lautku di Kota Ambon, Selasa 24 Februari 2026. Forum ini menekankan pentingnya penerapan konsep Net Gain Biodiversity (NGB) dalam setiap proyek pembangunan energi dan pengelolaan sumber daya laut, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Kegiatan bertema “Net Gain Biodiversity (NGB), Warisan Ekologis untuk Maluku dan Indonesia” itu menjadi ruang diskusi lintas sektor untuk merumuskan rekomendasi teknis penerapan NGB, membangun sinergi multipihak, serta mendorong Maluku sebagai model integrasi pembangunan energi, konservasi, dan pertahanan maritim.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie kesempatan tersebut menegaskan Maluku memiliki posisi strategis dalam konteks biodiversitas global. Dengan 1.422 pulau dan garis pantai sekitar 10.914 kilometer, Maluku berada di jantung segitiga terumbu karang dunia.

“Setiap pembangunan di wilayah pesisir dan laut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab ekologis dan sosial. Konsep Net Gain Biodiversity menegaskan bahwa pembangunan harus menghasilkan manfaat ekologis yang lebih besar dari dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, Indonesia telah menyampaikan komitmen global untuk memperluas kawasan konservasi pesisir dan laut hingga 30 persen atau sekitar 95,5 juta hektare pada 2045. Di tingkat daerah, Maluku telah mengalokasikan kawasan konservasi laut seluas 4,4 juta hektare, termasuk 15 kawasan konservasi daerah dengan total luasan 2,67 juta hektare serta tujuh kawasan dalam tahap pencadangan dan inisiasi.

Namun di sisi lain, Sadali Ie menilai potensi sumber daya alam Maluku belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti skema dana bagi hasil perikanan serta pengelolaan Participating Interest (PI) sebesar 2 persen di sektor minyak dan gas bumi yang dinilai belum memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah.

Maluku memiliki 16 cekungan migas yang tersebar di 12 gugus pulau. Satu di antaranya berada dalam tahap pengembangan, yakni Blok Masela, serta satu cekungan minyak yang telah berproduksi di wilayah Bula.

“Potensi tersebut dinilai seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Dankodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan kelestarian lingkungan laut. Ia menyatakan konsep NGB dapat menjadi pendekatan strategis agar setiap proyek pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga meningkatkan kualitas ekosistem.

“Kita harus memastikan pembangunan berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta melibatkan masyarakat lokal agar manfaatnya berkelanjutan,” katanya.

Diharapakna, Forum Pakar Maritim ini menghasilkan rumusan kebijakan dan rekomendasi teknis penerapan NGB pada proyek energi pesisir dan laut, termasuk proyek strategis seperti Blok Masela. Selain itu, forum ini juga diharapkan mendorong terobosan kebijakan berbasis biodiversitas guna menciptakan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam di daerah penghasil seperti Maluku.

Melalui pendekatan tersebut, Maluku didorong tidak hanya menjadi lumbung sumber daya laut dan energi, tetapi juga menjadi model pembangunan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.