RRI.CO.ID, Ambon - Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura (FK Unpatti) resmi meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) meliputi yaitu Ilmu Bedah, Obstetri dan Ginekologi, serta Ilmu Penyakit Dalam, bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Unpatti.

Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy mengatakan peluncuran PPDS ini menjadi tonggak penting bagi kemajuan Unpatti sekaligus pembangunan layanan kesehatan di Maluku. Pembukaan PPDS merupakan hasil kerja kolektif dan dedikasi lintas sektor yang telah dirintis sejak lama.

“Saya menyampaikan apresiasi  kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses panjang persiapan pembukaan PPDS, mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, pimpinan universitas, rumah sakit pendidikan, hingga para tokoh akademik dan rektor senior,” kata rektor.

Ia juga menekankan terkait penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis membutuhkan dukungan yang kuat, khususnya dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Hal tersebut mencakup dukungan pembiayaan pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, serta peningkatan kapasitas rumah sakit pendidikan guna menjamin mutu lulusan yang unggul dan berdaya saing.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Tri Hanggono Achmad menegaskan pembukaan PPDS di Unpatti sejalan dengan kebijakan nasional pemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan memperbaiki distribusi layanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.

Prof. Tri menambahkan, pendidikan dokter spesialis tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah lulusan, tetapi juga memastikan pemerataan penempatan dan peningkatan mutu layanan. Kemendiktisaintek mengapresiasi kebijakan FK Unpatti yang memprioritaskan calon residen dari daerah serta menerapkan skema ikatan dinas dan beasiswa pemerintah daerah.

“Tahun ini, Unpatti menjadi salah satu dari sejumlah perguruan tinggi dan provinsi yang diberikan kesempatan pertama kali menyelenggarakan PPDS, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk pemerataan akses layanan kesehatan spesialistik,” ujarnya.