ERI.CO.ID, Ambon - Indonesia dinilai berada dalam momentum penting untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang. Hal itu disampaikan Harry Waluyo dalam catatan strategis bertajuk “Strategi Nasional Menghindari Krisis Utang & Middle Income Trap melalui Integrasi AI–Fiskal–Demografi”. Hari menekankan bahwa Indonesia masih memiliki ruang fiskal, bonus demografi, serta belum terjebak krisis utang seperti sejumlah negara maju.

Dalam dokumen yang dirilis Februari 2026 ini disebutkan, tanpa reorientasi kebijakan yang tepat, Indonesia berisiko mengalami stagnasi produktivitas, kehilangan basis pajak digital, hingga tertinggal inovasi akibat regulasi yang terlalu kaku.

“Indonesia punya waktu, tetapi waktunya terbatas. Keputusan 5–10 tahun ke depan akan menentukan apakah kita naik kelas atau terjebak stagnasi,” tulis Harry dalam ringkasan eksekutifnya.

Secara strategis, tantangan yang mulai terlihat antara lain stagnasi rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax-to-GDP) meski ekonomi digital tumbuh, produktivitas tenaga kerja yang belum melonjak signifikan, serta potensi membesarnya beban subsidi saat bonus demografi berakhir.

Belajar dari pengalaman internasional, Amerika Serikat dinilai unggul dalam pengembangan AI namun belum mampu otomatis memperbaiki fiskalnya. Jepang memiliki stabilitas dan robotika kuat, tetapi menghadapi stagnasi produktivitas akibat populasi menua. Sementara Uni Eropa dinilai disiplin fiskal, namun tertinggal dalam inovasi AI karena regulasi yang terlalu dini.

Karena itu, rekomendasi utama yang diajukan adalah menjadikan kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi sebagai instrumen fiskal negara, bukan sekadar agenda teknologi. Pemanfaatan AI diarahkan untuk mendeteksi kebocoran pajak dan subsidi, mengawasi sumber daya alam, serta memaksimalkan pajak ekonomi digital berbasis transaksi nyata.

“Teknologi AI tanpa reformasi fiskal hanya akan menjadi ilusi. Yang dibutuhkan adalah integrasi keduanya agar berdampak langsung pada penerimaan negara,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah didorong melakukan robotisasi selektif di sektor publik seperti perizinan, logistik pelabuhan, administrasi fiskal dan kependudukan guna meningkatkan efisiensi tanpa memperbesar defisit. Regulasi AI juga disarankan berbasis risiko dan dilakukan bertahap melalui regulatory sandbox agar inovasi tetap tumbuh namun risiko terkendali.

Upaya lain yang dinilai krusial adalah memastikan bonus demografi benar-benar menjadi bonus produktivitas melalui program upskilling dan reskilling sesuai kebutuhan industri, serta jaring pengaman sosial yang adaptif.

Dokumen tersebut juga memuat indikator peringatan dini bagi pemerintah, di antaranya jika ekonomi digital tumbuh tetapi tax-to-GDP stagnan, AI berkembang tanpa kenaikan produktivitas nasional, atau subsidi membesar tanpa penargetan yang presisi.

Kesimpulannya, Indonesia tidak perlu menunggu krisis seperti negara maju untuk melakukan pembenahan. Integrasi teknologi cepat, fiskal disiplin, dan kebijakan sosial adaptif dinilai harus berjalan bersamaan demi menghindari jebakan negara berpendapatan menengah dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.