RRI.CO.ID, Ambon - Dinas Hukum (Diskum) Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX) memberikan penyuluhan hukum kepada personel Satuan Kapal Patroli (Satrol) yang berdinas di Kapal Angkatan Laut (KAL) Alkura, KAL Panana, dan KAL Hutumuri, pada Rabu 11 Februari 2026.

Kegiatan yang berlangsung di buritan KAL Alkura yang sementara bersandari di Dermaga Irian, Kesatrian Kodaeral IX, Kota Ambon tersebut mengangkat materi tentang penegakan hukum di laut.

Kadiskum Kodaeral IX Letkol Laut (H) Harjanto mengatakan penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum prajurit dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di wilayah perairan. Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum maritim, kewenangan penegakan hukum, serta berbagai tindak pidana di laut seperti penyelundupan, illegal fishing, dan pelanggaran wilayah.

“Pemahaman hukum menjadi bekal penting bagi prajurit saat melaksanakan patroli maupun penindakan di laut. Dengan mengetahui batas kewenangan dan prosedur hukum, setiap tindakan yang diambil akan memiliki dasar yang kuat serta menghindarkan prajurit dari potensi pelanggaran,” ujar Harjanto.

Ia menegaskan, prajurit TNI AL, khususnya unsur KAL yang bertugas di laut, tidak hanya dituntut profesional dalam kemampuan teknis dan operasional, tetapi juga harus memiliki pemahaman hukum yang baik agar setiap tindakan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Secara terpisah, Dankodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas menyampaikan penyuluhan hukum merupakan bagian penting dalam membentuk prajurit TNI AL yang profesional dan berintegritas. Menurutnya, setiap unsur yang melaksanakan operasi dan patroli di laut wajib memahami aturan hukum nasional maupun internasional.

“Saya berharap seluruh prajurit semakin memahami aspek hukum dalam setiap tindakan di laut. Profesionalisme prajurit tidak hanya diukur dari keberhasilan tugas, tetapi juga dari ketaatan terhadap hukum dan aturan yang berlaku,” ucapnya.