‎RRI.CO.ID, Ambon- Pemerintah Kota Ambon kembali mempertegas komitmennya sebagai kota inklusif melalui aksi kolaborasi lintas instansi.

‎Di sela-sela apel pagi ASN, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II A Ambon dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku pada Senin, 9/2/2026.

‎

‎Langkah strategis ini bertujuan memberikan "kesempatan kedua" bagi warga binaan agar lebih siap secara ekonomi dan sosial sebelum kembali ke tengah masyarakat.

‎

‎Wali Kota sengaja menggelar penandatanganan ini di hadapan para ASN agar program tersebut mendapat dukungan penuh dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

‎

‎“PKS ini menjadi panduan besar. Ke depan, OPD teknis seperti Dinas Perindag dan Dinas Koperasi akan turun tangan langsung melatih keterampilan warga binaan. Kita ingin saudara-saudara kita ini mandiri sebelum bebas nanti,” ujar Bodewin Wattimena.

‎

‎Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro, menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan modern tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah.

‎

‎Pemkot Ambon dinilai sebagai mitra strategis yang paling dekat dengan masyarakat untuk memulihkan keadilan sosial bagi para mantan narapidana.

‎

‎“Dukungan Pemkot sangat krusial, mulai dari kebijakan penganggaran hingga pelatihan kegiatan produktif. Kami ingin memastikan saat mereka kembali ke masyarakat, mereka diterima dan tidak lagi melanggar hukum,” kata Ricky.

‎

‎Melalui kerja sama ini, warga binaan—termasuk di Lapas Anak—akan mendapatkan akses pelatihan khusus yang selaras dengan program pembangunan sosial kota.

‎

‎Pemerintah berharap proses reintegrasi sosial ini berjalan mulus sehingga warga binaan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan Kota Manise.

‎

‎Dengan semangat pemulihan sosial dan restorasi, Kanwil Kemenkum Maluku dan Pemkot Ambon optimistis angka pelanggaran hukum berulang dapat ditekan secara signifikan melalui pemberdayaan yang nyata.