RRI.CO.ID, Ambon: Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Christianto Laturiuw menilai tenaga pendidik atau guru tidak tepat jika dilibatkan dalam mekanisme outsourcing. Menurutnya, sistem alih daya berpotensi menurunkan kualitas pendidikan serta mengabaikan aspek kesejahteraan dan profesionalisme guru.

"Kalau Pemkot Ambon akan memperkerjakan pegawai yang belum jelas statusnya dalam mekanisme outsourcing, itu lebih baik. Tapi ingat, ini tidak tepat bagi tenaga guru," kata Laturiuw di Gedung DPRD Kota Ambon, Kamis, 29 Januari 2026.

Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga status dan perlindungan kerja mereka harus diatur secara jelas dan berkelanjutan oleh negara.

Kalaupun ratusan tenaga honorer ini akan dipekerjakan dalam skema outsourcing, maka itu harus berlaku bagi tenaga-tenaga operasional pada dinas lainnya, jangan untuk para guru.

"Dari jumlah 117 itu, 47 diantaranya merupakan guru dengan rincian 20 orang guru kelas dan 27 tenaga operasional. Jika guru kelas jadi misalnya cleaning service atau security, lantas siapa yang ajar anak-anak bangsa," ujarnya

Untuk itu, Laturiuw itu mengusulkan agar masalah ini dapat dibicarakan dengan BPK dan Inspektorat guna dilakukan skema Non ASN. Langkah ini bukan soal kasihan dan tidak, tapi sekolah sangat membutuhkan tenaga mereka (guru-red).

"Solusinya adalah dengan skema non ASN. Nanti baru dibicarakan lebih lanjut, asalkan jangan libatkan guru dalam tenaga outsourcing," ucapnya

Sebelumnya, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengaku, hingga saat ini, masih tersisa 117 pegawai di lingkup Pemkot Ambon yang statusnya belum pasti. Pemkot belum bisa mengambil kebijakan pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu karena belum ada instruksi itu.

"Kalau memang tak ada peluang lagi untuk diangkat jadi PPPK paruh waktu, maka 117 pegawai ini akan dipekerjakan dalam sistem mekanisme outsourcing," kata Bodewin belum lama ini.

Dikatakan, tenaga outsourcing ini melalui pihak ketiga yang pekerjaannya meliputi cleaning service, pramusaji dan security. "Jadi tinggal mereka pilih, mau atau tidak. Karena untuk PPPK paruh waktu belum ada," ucapnya