RRI.CO.ID, Ambon – Kinerja sektor pariwisata nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari–November mencapai 13,98 juta orang atau mendekati target tahunan. Rata-rata pengeluaran wisatawan atau average spending per arrival (ASPA) juga meningkat menjadi US$1.259, sementara devisa pariwisata menembus US$13,82 miliar pada Triwulan III 2025.

Selain wisatawan mancanegara, pergerakan wisatawan Nusantara menjadi penopang utama stabilitas sektor dengan 1,09 miliar perjalanan atau tumbuh hampir 19 persen. Sektor ini turut menyerap sekitar 25,9 juta tenaga kerja, menegaskan posisi pariwisata sebagai sektor padat karya sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengamat Ekonomi Kreatif, Budaya, dan Pariwisata, Harry Waluyo, menilai capaian tersebut menunjukkan pariwisata Indonesia tidak lagi sekadar pulih dari pandemi, melainkan telah kembali menjadi growth engine nasional. “Kontribusi devisa, belanja wisatawan, dan penciptaan lapangan kerja memperlihatkan bahwa pariwisata sudah menjadi sektor strategis struktural,” ujarnya dalam catatan analisis kebijakan.

Menurut Harry, perubahan target melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 mencerminkan pergeseran paradigma pemerintah dari mengejar volume kunjungan menuju kualitas wisatawan. Pendekatan “less volume, more value” dinilai sejalan dengan tren global, yakni menitikberatkan pada wisatawan berbelanja tinggi, tinggal lebih lama, dan berdampak positif bagi lingkungan serta masyarakat lokal.

Namun demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan. ASPA Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Ketimpangan destinasi juga masih terasa, di mana Bali dan Yogyakarta tumbuh pesat, sementara banyak destinasi di luar Jawa menghadapi kendala konektivitas dan investasi.

Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah over-tourism dan degradasi lingkungan di destinasi utama, serta kebocoran devisa akibat tingginya komponen impor dan dominasi platform asing. “Jika belanja wisatawan tidak terserap oleh produk lokal, maka manfaat ekonominya bocor keluar negeri,” katanya.

Sebagai solusi, Harry merekomendasikan pergeseran kebijakan menuju pendekatan Tourism Value Chain atau rantai nilai pariwisata. Melalui pendekatan ini, devisa tidak hanya dihitung dari jumlah wisatawan dan belanja rata-rata, tetapi juga dari seberapa besar porsi belanja yang tinggal di daerah, melibatkan UMKM, desa wisata, serta pelaku ekonomi kreatif. Ia mengusulkan pembentukan Tourism Value Chain Account terintegrasi antara BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Pariwisata.

Selain itu, pengelolaan destinasi berbasis daya dukung lingkungan, penerapan kuota kunjungan, serta kebijakan harga dinamis dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan. Pemerintah juga didorong memperkuat sinergi lintas kementerian melalui pembentukan National Tourism Value Chain Council agar sektor pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan infrastruktur berjalan dalam satu ekosistem nilai tambah.

Harry menegaskan masa depan pariwisata Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak wisatawan datang, melainkan seberapa besar manfaat ekonomi yang tinggal di dalam negeri. “Pariwisata harus memberi kesejahteraan bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga lingkungan. Itulah fondasi pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.