RRI.CO.ID, Ambon - Gubernur Maluku sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmennya mendukung kebijakan nasional Satu Data Indonesia dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kolaborasi Satu Data Indonesia yang berlangsung di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ini bertujuan memperkuat tata kelola data nasional agar lebih terpadu, akurat, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rangkaian acara, dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama Penyelenggara Informasi Geospasial, MoU, dan PKS Kolaborasi Satu Data Indonesia yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Program ini menyatukan standar data, metadata, interoperabilitas, dan mekanisme berbagi data antarinstansi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berbasis data.

Gubernur Hendrik menekankan, kehadirannya menunjukkan peran aktif pemerintah provinsi seluruh Indonesia dalam penyediaan data pembangunan yang akurat dan terintegrasi. Program Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan pusat dan daerah yang sinkron, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat nasional, termasuk Menteri Koperasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri PANRB, Wakil Menteri Dalam Negeri, Duta Arsip, perwakilan Badan Legislasi DPR RI, Kepala BRIN, serta para kepala daerah.