RRI.CO.ID, Ambon: Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum optimal dalam menjalankan program dan pengawasan anggaran.

Lemahnya pengawasan inspektorat dibawah komando Jasmono juga menjadi perhatian serius para wakil rakyat. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja DPRD bersama sejumlah OPD terkait pembahasan realisasi PAD 2025, berlangsung di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin, 26 Januari 2026.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo menilai, pemerintah bersikap tidak adil dan tebang pilih, karena berani menekan pihak swasta namun membiarkan OPD yang gagal mencapai target tanpa sanksi tegas.

"Kegagalan ini harus kita lihat secara jujur. Supaya kita tahu tugas Inspektorat itu apa. Jangan hanya audit keuangan, tapi tidak pernah audit kinerja orang. Padahal kinerja itu sangat mempengaruhi pendapatan," kata Alhidayat

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, hingga kini DPRD belum melihat kinerja maksimal Inspektorat dalam memastikan OPD bekerja sesuai target dan tanggung jawabnya.

"Jujur saja, saya belum melihat kinerja Inspektorat maksimal. Pengawasan yang kami lakukan di lapangan justru menemukan banyak masalah," ujarnya.

Ia menegaskan, jika suatu instansi memiliki kinerja yang baik, maka peningkatan PAD adalah keniscayaan. Sebaliknya, lemahnya kinerja aparatur akan berdampak langsung pada anjloknya pendapatan daerah.

"Saya mau bilanh, ketegasan tidak boleh hanya diarahkan ke pihak ketiga. OPD dan badan daerah yang gagal mencapai target juga harus menerima sanksi yang sama," kata Alhidayat tegas