Refleksi 18 Tahun Penyiaran, KPID Maluku Soroti Perhatian Pemda

KBRN, Ambon : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku, Rabu (12/04/2023), menggelar Refleksi 18 Tahun Penyiaran dan Buka Puasa Bersama di Aula Lantai 5, Kantor DPRD Maluku.

Refleksi 18 Tahun Penyiaran, dihadiri Wakil Ketua DPRD Maluku Mielkianus Sairdekut, Ketua Komisi I Amir Rumra dan Anggota, Kepala Dinas Kominfo Melky Lohy dan Staf, Ketua KPID Mutiara Dara Utama dan anggota, serta perwakilan lembaga penyiaran.

Ketua KPID Maluku Mutiara Dara Utama dalam refleksi singkatnya menjelaskan berbagai hal yang telah dilakukan KPID Maluku dwlam hal menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia.

KPID Maluku, kata Mutiara, bahkan setiap tahun, menyumbang anggaran senilai Rp2 miliar kepada negara, namun perhatian yang diperoleh dari pemerintah tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan.

"Kita setiap tahun menyumbang 2 miliar rupiah, tapi apa yang didapat," keluh Mutia.

Kepala Dinas Kominfo Melky Lohy dalam tanggapannya mengakui kiprah dan kinerja KPID Maluku dalam menjamin penyebaran informasi yang layak bagi masyarakat. Karena itu, ia memberikan apresiasi dan berharap ke depan, sinergitas dengan pemerintah daerah akan terus terjalin.

"Selama ini pemerintah daerah sering melakukan koordinasi dengan KPiD, Ada juga kerjasama-kerjasama dengan media, tapi itu disesuaikan dengan anggaran kita yang twrbatas," ujar Lohy, sembari berjanji akan melakukan evaluasi terkait dengan penguatan fungsi-fungsi kelembagaan di Kominfo.

Sementara itu, apresiasi positif kepada KPID, juga disampaikan Wakil Kstua DPRD Melkianus Sairdekut, Ketua Komisi I Amir Rumra, Anggota Komisi Eddyson Sarimanella, Yantje Wenno dan Alimuddin Kolatlena.

Namun, mereka belum memastikan akan mendorong pemerintah daerah menaikkan anggaran untuk KPID agar mereka lebih eksis dalam melakukan tugas-tugas pengawasan.

"Peran KPID Maluku sangat luar biasa, cuma perhatian dari pemerintah daerah yang masih kurang," aku Rumra.

"Saya belum melihat peran pemda terkait membangun harmonisasi dengan KPiD dan lembaga penyiaran, ini sangat disayangkan," sergah Wenno.