RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku mendorong Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten/kota mengantisipasi potensi kelangkaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Kepala Biro Ekonomi Setda Maluku Onesimus Soumeru, Rabu 18 Februari 2026 mengatakan kondisi Maluku sebagai daerah kepulauan sangat memengaruhi kelancaran distribusi barang. Wilayah laut yang lebih luas dibanding daratan membuat rantai pasok rentan terganggu.

Menurutnya, ketika distribusi mengalami kendala, dampaknya akan langsung terasa pada kenaikan harga. Situasi ini biasanya semakin terasa saat memasuki momentum keagamaan.

Ia menjelaskan, setiap kabupaten/kota di Maluku telah memiliki TPID. Tim tersebut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bertugas meninjau dan mengevaluasi ketersediaan pasokan.

Selain itu, TPID juga diminta menyusun perencanaan distribusi sejak dini. Langkah ini penting agar potensi kelangkaan dapat diantisipasi sebelum benar-benar terjadi.

“Setiap kabupaten/kota hatus meninjau, mengevaluasi, serta menyusun perencanaan terkait ketersediaan pasokan,” ujarnya.

Soumeru menegaskan, instansi terkait tidak boleh menunggu hingga stok menipis untuk mencari solusi. Perencanaan harus disiapkan dari awal guna menjaga stabilitas pasokan di daerah.

Sejumlah komoditas pemicu inflasi seperti beras, minyak goreng, bawang, dan cabai menjadi perhatian utama pemerintah. Pasokan komoditas tersebut harus dijaga agar tetap tersedia dan harga tetap stabil selama Ramadan hingga Lebaran.

“Harus antisipasi, jangan sampai terjadi kekosongan baru cari Solusi,” ucapnya dengan tegas.