RRI. CO.ID, Ambon : Pemerintah Provinsi Maluku terus memantau perkembangan perdagangan dalam negeri melalui Daily PDN Intelligence edisi Selasa, 6 Oktober 2026. Sejumlah isu utama menjadi perhatian, mulai dari daya beli petani, harga cabai, distribusi beras SPHP, harga BBM hingga perubahan skema insentif SPPG.
Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku pada September 2026 tercatat naik 1,94 persen menjadi 99,19 dari 97,31 pada Agustus. Indeks yang diterima petani naik 2,67 persen, sementara indeks yang dibayar meningkat 0,72 persen, dengan subsektor tanaman pangan naik 2,37 persen dan hortikultura 7,47 persen.
Harga cabai merah di tingkat eceran menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena berpotensi mendorong inflasi akhir tahun. Di Kota Ambon, harga cabai rawit merah pada 1 Oktober 2026 tercatat Rp150 ribu per kilogram, lebih tinggi dibanding harga nasional berdasarkan PIHPS sebesar Rp103.250 per kilogram.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog menambah alokasi beras SPHP sebesar 74.180 ton atau setara 14,83 juta paket lima kilogram. Tambahan tersebut diberikan setelah sebanyak 828 ribu ton beras SPHP telah tersalurkan penuh hingga 23 September 2026.
Untuk harga BBM, harga Pertalite tercatat Rp10 ribu per liter, Solar subsidi Rp6.800 per liter, Pertamax Rp15.950 per liter dan Dexlite Rp23.700 per liter. ESDM memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026, sementara Dinas Ketenagakerjaan Maluku melakukan pembinaan K3 di SPBUN Seram Bagian Barat.
Sementara itu, mulai 5 Oktober 2026 diberlakukan skema insentif baru berdasarkan Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026. Insentif baru tersebut menetapkan pagu Rp17 ribu per hari per SPPG menjadi Rp2.000 per porsi yang dibagikan, dengan rincian Rp10 ribu untuk makanan, Rp3.000 operasional dan Rp2.000 sebagai insentif SPPG.
Pemerintah Provinsi Maluku juga memberikan perhatian pada distribusi pangan, khususnya beras, serta kondisi daerah sentra produksi dan wilayah yang mengalami harga tinggi. Pemantauan harga dan stok harian, koordinasi distribusi dan logistik, pengawasan pangan dan energi, serta pemantauan di 11 kabupaten/kota terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan dan mengantisipasi tekanan harga.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....