RRI.CO.ID, Ambon - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr. H. Yamin, mengikuti Breakfast Meeting Kementerian Agama Republik Indonesia yang dipimpin Menteri Agama RI Prof. KH. Nasaruddin Umar.
Pertemuan yang digelar secara hibrida tersebut menjadi forum koordinasi strategis untuk menyatukan langkah jajaran Kementerian Agama dalam mengawal program prioritas, merespons isu strategis, serta memastikan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke daerah.
Forum diikuti Tim Penasihat Ahli Menteri Agama, pejabat eselon I dan II Kemenag Pusat, rektor dan ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), kepala Kanwil Kemenag provinsi, kepala Kankemenag kabupaten/kota, hingga pimpinan Balai Diklat Keagamaan dan Balai Litbang Agama.
Dalam arahannya, Menteri Agama menekankan pentingnya konsolidasi dan sinergi seluruh satuan kerja agar kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dapat berjalan berkesinambungan hingga daerah.
“Kita perlu memastikan setiap kebijakan dan program prioritas Kementerian Agama tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program kerja yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi, sinergi, dan kesamaan langkah seluruh jajaran menjadi sangat penting,” tegas Nasaruddin.
Sejumlah agenda strategis turut dibahas, mulai dari pelaksanaan program prioritas Kementerian Agama, tata kelola kelembagaan, pengembangan pendidikan keagamaan hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada sektor pendidikan, pembahasan mencakup perubahan status dan pendirian perguruan tinggi keagamaan, pengembangan pendidikan tinggi serta perkembangan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Selain itu, forum membahas Rencana Aksi Nasional (RAN), penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), serta kebijakan yang membutuhkan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Isu kerja sama internasional juga menjadi bagian pembahasan, termasuk pengembangan kemitraan dengan lembaga luar negeri, program pendidikan dan pelatihan serta kebijakan terkait tenaga pengajar asing.
Kakanwil Kemenag Maluku, Dr. H. Yamin, mengatakan keikutsertaannya dalam forum nasional tersebut menjadi momentum untuk memperoleh informasi dan arah kebijakan secara langsung dari pimpinan Kementerian Agama.
“Keikutsertaan dalam forum seperti ini sangat penting bagi kami di daerah. Arahan dan perkembangan kebijakan yang disampaikan langsung oleh pimpinan menjadi referensi untuk memastikan program Kementerian Agama di Maluku tetap sejalan dengan kebijakan nasional, sekaligus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah,” ujar Yamin.
Ia menegaskan, sinkronisasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat kita terjemahkan menjadi kinerja yang berdampak. Pendidikan keagamaan harus semakin berkualitas, tata kelola semakin baik, dan pelayanan kehidupan beragama harus semakin mudah, cepat, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku,” tegasnya.
Menurut Yamin, koordinasi antara pemerintah pusat, Kanwil, Kankemenag kabupaten/kota, PTKN dan seluruh satuan kerja menjadi bagian penting untuk membangun kesamaan arah serta memperkuat efektivitas pelaksanaan program.
Melalui forum tersebut, Kanwil Kemenag Maluku berkomitmen menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program kerja yang responsif terhadap kebutuhan daerah.
Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah diharapkan dapat memperkuat tata kelola Kementerian Agama sekaligus meningkatkan mutu pendidikan, kehidupan beragama dan pelayanan publik di Provinsi Maluku.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....