Analis Independen Soroti Potensi Kegagalan Kebijakan Pendidikan

RRI.CO.ID, Ambon : Analis Kebijakan Independen Harry Waluyo menilai perumusan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan perlu mengantisipasi sejumlah pola kegagalan kebijakan. Menurutnya, kebijakan harus dirancang secara terintegrasi agar mampu merespons kebutuhan pasar kerja dan perubahan teknologi.

Harry menyoroti risiko peningkatan angka partisipasi kasar (APK) tanpa memperhitungkan kebutuhan permintaan tenaga kerja. Ia juga mengingatkan agar penutupan program studi tidak dilakukan hanya berdasarkan popularitas atau satu indikator ketenagakerjaan.

Menurutnya, pelatihan tenaga kerja juga berisiko tidak efektif apabila tidak didukung sinyal kebutuhan dari pemberi kerja. Karena itu, keterampilan yang diberikan melalui pelatihan perlu divalidasi oleh industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

Harry juga menilai pemberian subsidi terhadap penggunaan AI tanpa perlindungan masa transisi dapat menimbulkan persoalan bagi pekerja. Pendekatan yang mengutamakan AI semata perlu diimbangi dengan strategi yang mengoptimalkan hubungan komplementer antara manusia dan teknologi.

Ia menambahkan, penilaian terhadap perguruan tinggi tidak cukup hanya berdasarkan input dan keluaran akademik. Pendanaan berbasis hasil serta indikator keterampilan yang divalidasi pemberi kerja dapat menjadi bagian dari upaya menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Harry mengatakan Masterplan perlu menghindari kebijakan yang berjalan dalam silo antarlembaga. Pendidikan tinggi membutuhkan sinyal pasar kerja, industri membutuhkan pasokan talenta, Kementerian Ketenagakerjaan membutuhkan data keterampilan, Bappenas membutuhkan model produktivitas, sementara tata kelola AI membutuhkan mekanisme dampak ketenagakerjaan dalam satu arsitektur kebijakan.