Tim ERB BI Maluku Singgahi Empat Wilayah Terluar, Lakukan Penukaran Rupiah

RRI.CO.ID,Ambon- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku kembali melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T) di Provinsi Maluku, untuk penyediaan uang layak edar, menyinggahi Empat pulau terluar. Empat pulau yang disinggahi yaitu Pulau Moa, Pulau Kisar, Pulau Damer, dan Pulau Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya , serta Pulau Banda, Maluku Tengah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah mengatakan, kegiatan ERB kali ini menumpangi Kapal Republik Indonesia (KRI) Parango 870, berlangsung dari 28 Agustus-3 September 2026. Kegiatan ERB merupakan sinergi BI dengan TNI Angkatan Laut serta instansi terkait untuk memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses terhadap uang rupiah layak edar sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai institusi yang menjaga kedaulatan NKRI, dipercayakan dapat membantu Bank Indonesia dalam mengedarkan rupiah. "Jadi bukan saja kedaulatan negara tapi kemajuan ekonomi dan pengawasan daerah terpencil dapat dilakukan bersama," kata Surya sesaat sebelum melepas Tim ERB di Dermaga Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Halong, Ambon, Jumat 28 Agustus 2026 pagi.

Jumlah rupiah untuk kegiatan ERB kali ini nilainya capai miliaran. Selain penukaran rupiah layak edar, ada kegiatan Kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah oleh Tim Bank Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis oleh Tim Kesehatan TNI Angkatan Laut.

Diakui,kehadiran rupiah hingga ke pulau-pulau terluar menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran transaksi ekonomi masyarakat sekaligus mempertegas kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan.

Kegiatan pelepasan tim, dirangkai dengan pemasangan rompi kepada Tim ERB oleh Kepala Perwakilan BI Maluku dan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, serta peluncuran Mars ERB. Kegiatan ini dihadiri mitra BI Maluku dan pemangku kepentingan