RRI.CO.ID, Jakarta - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengusulkan pembentukan lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mengatasi defisit anggaran. Hal itu disampaikannya dalam rapat pembahasan pengelolaan keuangan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, pada Selasa, 28 Juli 2026.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), serta Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Dalam kesempatan itu, Hendrik menegaskan penguatan BUMD merupakan opsi paling efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran BUMD yang telah ada sekaligus membentuk BUMD baru sesuai potensi ekonomi masing-masing daerah.

"Untuk mengatasi persoalan defisit fiskal, pemerintah daerah memiliki beberapa opsi. Namun menurut kami, opsi yang paling efektif adalah mengoptimalkan fungsi dan peran BUMD yang sudah ada, sekaligus membentuk BUMD baru sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah," ujar Hendrik.

Ia mengungkapkan Pemerintah Provinsi Maluku telah mengajukan usulan pendirian lima BUMD baru kepada Kementerian Dalam Negeri sejak awal 2026. Seluruh persiapan disebut telah rampung, namun hingga kini usulan tersebut masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri.