REI.CO.ID, Ambon - Walikota Ambon Bodewin Wattimena memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Ambon tetap berjalan, meskipun terjadi penonaktifan ribuan peserta BPJS Kesehatan. Penegasan ini disampaikan menyusul fenomena penonaktifan kepesertaan yang berdampak pada akses layanan kesehatan warga, khususnya kalangan kurang mampu.

Wali Kota mengatakan, pemerintah kota memiliki tujuan yang sama untuk memastikan seluruh warga Ambon tetap mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Ia menegaskan, masyarakat yang benar-benar kurang mampu akan tetap disubsidi oleh pemerintah.

Menurut informasi sementara yang diterimanya, sekitar 25 ribu peserta BPJS disebut dinonaktifkan oleh pemerintah provinsi. Meski demikian, ia mengaku masih menunggu data pasti terkait jumlah warga yang terdampak kebijakan tersebut.

“Saya belum pastikan datanya, tapi ini fenomena yang sementara terjadi. Kurang lebih 25 ribu yang dinonaktifkan. Kita sementara mendata dan akan cari solusi, karena bagaimana mereka sudah bertahun-tahun dijamin, lalu ketika dihentikan tentu pengobatan di rumah sakit menjadi masalah,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Ambon melakukan pendataan untuk mengidentifikasi jumlah pasti warga yang terdampak. Selanjutnya, koordinasi akan dilakukan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna mencari solusi bersama.

Di sisi lain, Pemkot Ambon juga menghadapi keterbatasan fiskal. Pemotongan anggaran serta beban pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi tantangan tersendiri dalam mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan secara menyeluruh.

Meski demikian, pemerintah tidak tinggal diam. Wali Kota mengungkapkan, terdapat warga yang sempat tidak dilayani rumah sakit karena status BPJS-nya nonaktif. Ia pun langsung menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah cepat, seraya berharap koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dapat menghasilkan solusi konkret agar tidak ada warga Ambon yang terlantar dalam mengakses layanan kesehatan.