RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menggandeng Institut Leimena untuk meluncurkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang BSAN dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua peserta didik.

Peluncuran BSAN ini menjadi bentuk komitmen kolaborasi bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan berbagai lembaga yaitu Institut Leimena, Sasakawa Peace Foundation (SPF), Inovasi, didukung oleh Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

“Peluncuran BSAN adalah langkah strategis untuk menghadirkan wajah baru pendidikan di Maluku. Pendidikan bukan hanya berorientasi pada capaian akademis, tapi kenyamanan, keamanan, dan penghormatan terhadap keberagaman fisik dan sosial peserta didik sebagai fondasi utama proses pembelajaran,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, saat peluncuran BSAN di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon pada Senin, 13 Juli 2026.

Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi yang memiliki inisiatif tinggi dalam menghadirkan lingkungan dan budaya sekolah aman dan nyaman. Peluncuran BSAN dengan tema “Membangun Sekolah Aman, Nyaman, Inklusif, dan Berkelanjutan melalui Pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB)” ini dihadiri oleh 120 peserta terdiri dari kepala sekolah, guru, pengawas dari seluruh jenjang pendidikan di Maluku.

“Provinsi Maluku kaya akan keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman ini fitrah yang harus terus kita jaga melalui pendidikan. Oleh karena itu, literasi keagamaan lintas budaya sangat penting untuk menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, dan empati, serta semangat hidup bersama ‘Orang Basudara’,” kata Sadali.

Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengatakan peran aktif pemerintah daerah dalam penerapan BSAN menjadi sangat penting. BSAN memperlihatkan bahwa pendidikan nasional bukan hanya bertujuan menghasilkan tenaga kerja, tetapi menjadikan seseorang sebagai ‘manusia’ yang sadar dan peduli akan tanggung jawabnya untuk membawa kebaikan bagi orang lain.

“Konsep BSAN ini melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, mulai dari Kementerian, pemerintah daerah, hingga orangtua, masyarakat, dan media. Upaya menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman adalah tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat,” kata Matius.

Matius menyatakan Program LKLB untuk Perdamaian di Provinsi Maluku yang telah dijalankan sejak 2024, telah mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Itu sebabnya, Mendikdasmen RI mendorong agar Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi model untuk penerapan BSAN.

“Pak Menteri (Abdul Mu’ti) mengharapkan agar Maluku menjadi salah satu provinsi dengan sekolah-sekolah model BSAN berbasis LKLB, yaitu di mana penguatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya ikut mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman, menjadi barometer bagi pelaksanaan BSAN di daerah lainnya di Indonesia,” kata Matius.

Matius menambahkan pendidikan LKLB di Maluku berpotensi menginspirasi negara lain. Ia menyebut delegasi dari pemerintahan BARMM atau Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao, Filipina, telah datang ke Ambon untuk melihat program LKLB.

“Akhir Juni kemarin di markas besar PBB di New York, saya bertemu dengan Perwakilan Tinggi dari UN Alliance of Civilizations, atau Aliansi Peradaban PBB, yang memiliki pilar pendidikan. Ia juga sangat tertarik mendengar pengalaman di Maluku. Semoga melalui program ini, Maluku semakin dikenal luas di dunia,” ujar Matius.

Sekolah Model LKLB Perkuat BSAN

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, mengatakan komitmen dalam menerapkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan membahagiakan telah dibangun lewat kemitraan erat melalui Program LKLB untuk Perdamaian di Provinsi Maluku antara Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen dr. J.B. Sitanala, Yayasan Al-Hilal, Yayasan Al-Fatah, dan Yayasan Sombar, serta Institut Leimena.

“Sekolah harus menjadi ruang yang menumbuhkan karakter, memperkuat toleransi, menghargai keberagaman, serta melahirkan generasi yang mampu hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan,” kata Sarlota.

Sarlota mengatakan Provinsi Maluku telah memiliki delapan sekolah model LKLB sebagai laboratorium praktik penguatan karakter dan budaya damai. Kedelapan sekolah itu adalah SMA Kristen Rehoboth Ambon, SMA Al-Hilal Ambon, SMA Kristen Amahai, SMA Muhammadiyah Ambon, SMP Kristen Rehoboth Ambon, SMP Kristen Kusu-kusu, SMA Negeri 1 Ambon, dan SMP Muhammadiyah Masohi.

Melalui pendampingan tersebut, guru dan kepala sekolah dibekali tiga kompetensi utama dalam pendekatan LKLB yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi komparasi, dan kompetensi kolaborasi. Implementasi LKLB di Provinsi Maluku juga berdampak nyata terhadap penguatan kebijakan pemerintah untuk pembelajaran mendalam (deep learning) dan Kurikulum Cinta.

“Praktik baik tersebut kini diperkuat melalui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman,” kata Sarlota.

Ia menambahkan kebijakan BSAN dengan pendekatan LKLB sangat relevan bagi Maluku yang dikenal sebagai daerah kepulauan dengan keberagaman agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Menurutnya, nilai-nilai hidup “orang basudara” dan “pela gandong” menjadi fondasi sosial yang harus terus dihidupkan dalam dunia pendidikan sebagai kekuatan untuk membangun persatuan, toleransi, dan perdamaian.