Penulis: Bertje Minanlarat

RRI.CO.ID, Ambon – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tengah serius mempersiapkan transformasi sekolah rintisan menjadi Sekolah Rakyat. Sebagai langkah awal, lahan seluas 8 hektar di kawasan Halong Atas, Kota Ambon, telah disiapkan untuk memulai proyek strategis tersebut.

Asisten I Setda Maluku, drh. Faradila Attamimi, menjelaskan, kendala utama yang sempat dihadapi adalah terkait pembiayaan pematangan lahan. Hal ini disebabkan oleh kondisi topografi lokasi yang berbukit, sehingga memerlukan proses perataan yang cukup masif.

"Semula Pemprov terkendala pembiayaan, tetapi dengan adanya bantuan dari Kementerian PU, pekerjaan lahan secara bertahap mulai ditangani. Kementerian PU akan menangani langsung proses pematangan lahan mengingat medannya yang berbukit dan harus diratakan," ujar Attamimi di RRI Ambon pada Selasa, 21 April 2026.

Selain di Kota Ambon, kebijakan ini juga menyasar kabupaten lain, sebagai komitmen pembangunan Sekolah Rakyat, seperti Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya serta Kepulauan Aru, meski beberapa kabupaten lain masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan ketersediaan lahan.

Proses pelaksanaan ditargetkan pada rentang bulan Agustus hingga September mendatang, sedangkan mekanisme penerimaan siswa, Attamimi menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap sangat selektif. Pemprov akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan pendidikan ini tepat sasaran.

"Untuk penerimaan siswa, kami bakal menggunakan data BPS guna menyisir keluarga yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5. Ini dilakukan untuk menghindari adanya penerimaan di luar kriteria yang telah ditetapkan," katanya.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu di Bumi Raja-Raja.