RRI.CO.ID, Ambon - Praktek hukum adat Sasi di Maluku, yang sering dilihat sebagai tradisi konservasi alam, ternyata menyimpan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan komunitas yang sangat relevan dengan dunia modern. Prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan ekonomi yang melekat dalam Sasi menjadi model menarik bagi pengembangan sistem kolaborasi dan kesejahteraan di tingkat komunitas. 

Hal ini mengemuka dalam Obrolan Budaya RRI Ambon pada Jumat, 6 Februari 2026 yang menghadirkan dua narasumber, yaitu Raja Negeri Seith Rivi Nukuhehe dan Johan Pattiasina, Dosen Sejarah FKIP Universitas Pattimura.

Raja Negeri Seith menjelaskan mekanisme Sasi di negerinya." Prosesnya dimulai dari pengamatan oleh orang tua adat, lalu dibawa ke musyawarah saniri (lembaga adat) untuk disetujui masyarakat. Setelah ada kesepakatan, baru diumumkan dan diawasi,” ujarnya. 

Rivi Nukuhehe menekankan aspek ekonomi yang transparan. “Hasil Sasi, seperti pala, kelapa dan durian, dilelang secara terbuka. Pemenang lelang membayar di muka puluhan juta rupiah. Uang ini kemudian dikelola untuk kepentingan bersama".

Johan Pattiasina, Dosen Sejarah FKIP Universitas Pattimura mengatakan, dalam analogi HR, saniri berfungsi sebagai semacam department HR komunal yang merancang kebijakan (policy), memfasilitasi musyawarah (decision making), dan mengawasi pelaksanaannya (supervision) untuk kepentingan seluruh “karyawan” yaitu masyarakat. 

Mekanisme ini mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Siapa pun yang memiliki modal dan kemampuan bisa mengikuti “tender” yang jelas aturannya. Hasilnya didistribusikan kembali untuk program komunitas, mirip dengan sistem profit sharing atau dana sosial perusahaan.

Johan, selaku akademisi, mengangkat nilai dasar yang menjadi fondasi SDM dalam Sasi. “Sasi mengajarkan kejujuran dan visionary leadership. Diperlukan pengawas (kewang) yang jujur. Larangan mengambil sebelum waktunya adalah investasi untuk hasil berlimpah di masa depan. Ini prinsip keberlanjutan (sustainability) yang juga esensial dalam membangun budaya perusahaan,” kata Johan.

Dia juga memperingatkan fenomena penyimpangan seperti “Sasi bangunan” yang marak belakangan. “Itu adalah distorsi. Sasi sejati adalah sistem pengelolaan sumber daya produktif yang terukur, bukan alat protes semata. Ini pelajaran penting: penerapan nilai budaya di tempat kerja harus memahami esensi, bukan sekadar simbol,” ujarnya.

Kearifan lokal seperti Sasi membuktikan bahwa model pengelolaan SDM dan sumber daya yang efektif berakar pada kolaborasi, keadilan, dan visi jangka panjang, prinsip yang tak lekang oleh waktu baik di ranah adat maupun korporasi modern.rkelanjutan dan kebahagiaan komunal.