Pertanahan Dorong Seluruh Aset Pemkot Ambon Segera Disertifikasi

‎Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya menyasar aset Pemerintah Kota Ambon, tetapi juga aset Pemerintah Provinsi Maluku serta sejumlah aset rumah ibadah.

‎“Kami lagi berupaya dan bersinergi bagaimana caranya mengamankan aset. Salah satunya aset pemerintah kota dan pemerintah provinsi,” kata Robby.

‎Ia menjelaskan, untuk aset milik Pemkot Ambon, proses sertifikasi masih terus dilakukan secara bertahap. Sejumlah aset yang menjadi perhatian antara lain tanah dan bangunan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta puskesmas pembantu (Pustu).‎

‎Pertanahan juga mendorong agar seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah dapat memiliki kepastian status aset.

‎Rudy menyebut, pengelolaan ruas jalan terbagi berdasarkan kewenangan, mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

‎“Semua harus tersertifikat. Kami lagi berproses ke arah sana,” ujarnya.

‎Terkait jumlah ruas jalan milik Pemkot Ambon yang telah tersertifikasi, Robby belum menyebutkan angka pasti, melainkan dirinya mengatakan proses tersebut masih berjalan karena aset jalan terbagi dalam banyak bidang atau bagian.

‎Selain aset pemerintah, Kantor Pertanahan Kota Ambon juga melakukan pendekatan dengan para pemuka agama untuk mengetahui berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi rumah-rumah ibadah, seperti gereja, masjid, dan vihara.

‎Sapulette menargetkan proses legalisasi aset pemerintah dapat diselesaikan secepat mungkin sehingga Pemkot Ambon memiliki data yang jelas mengenai jumlah aset tanah yang telah memiliki sertifikat.

‎“Target saya sendiri secepatnya, supaya kita bisa tahu semua aset pemerintah kota di Ambon ini yang tersertifikat ada berapa banyak,” tandasnya.