RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar memberikan perhatian terhadap kebutuhan daerah kepulauan, khususnya dukungan armada pencarian dan penyelamatan. Usulan ini mengemuka menyusul evaluasi BPBD MBD atas penanganan kecelakaan laut di perairan Pulau Dai pada 11 Juni 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD MBD, James R.J. Likko menyebut keterbatasan sarana dan prasarana, terutama armada laut menjadi hambatan serius dalam penanganan bencana laut. Hal ini berdampak langsung pada kecepatan respons tim di lapangan.
“Kondisi ini menjadi tantangan tidak hanya pada peristiwa di Pulau Dai, tetapi juga dalam menghadapi potensi kejadian serupa di wilayah lain Kabupaten Maluku Barat Daya," ujar James.
Sebagai daerah kepulauan lanjutnya, MBD juga menghadapi tantangan cuaca ekstrem dengan gelombang laut yang dapat mencapai 3 hingga 5 meter pada musim tertentu. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kecelakaan laut bagi masyarakat yang beraktivitas di perairan.
Meski demikian, BPBD MBD tetap melakukan koordinasi dengan Basarnas, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, desa, serta masyarakat dalam operasi pencarian, jika terjadi kecelakaan laut.
Ditambahkan, selama ini BPBD MBD masih mengandalkan sistem sewa speed boat saat operasi SAR berlangsung, meski kurang efektif karena membutuhkan biaya besar dan memperlambat respons darurat. Olehnya itu, pihaknya berharap adanya dukungan dari armada dari pemerintah pusat.
“Kami akan terus mengusulkan kepada pemerintah pusat dan BNPB agar memberikan perhatian terhadap kebutuhan daerah kepulauan seperti MBD,” kata James.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....