‎RRI.CO.ID, Ambon- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berkomitmen kuat memperkuat pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayahnya. ‎Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Penilaian HAM terhadap Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa, 19 Mei 2026.

‎

‎Kegiatan strategis yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, ini dihadiri langsung oleh Ketua Komnas HAM RI beserta jajaran setingkat pusat. ‎Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa kehadiran tim Komnas HAM RI menjadi suntikan motivasi besar bagi jajaran Pemkot Ambon untuk melahirkan kebijakan daerah yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

‎

‎“Kehadiran Ketua Komnas HAM dan jajaran menjadi sebuah kehormatan besar bagi kami. Ini memberikan semangat bagi Pemkot untuk terus meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menumbuhkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam wajah pembangunan daerah,” ujar Wali Kota.

‎

‎Penilaian HAM ini merupakan bagian dari program prioritas nasional tahun 2026. Pemkot Ambon memanfaatkan momentum ini sebagai sarana evaluasi menyeluruh agar pelayanan publik di Ambon berjalan sesuai prinsip keadilan.

‎

‎Wali Kota memaparkan, fokus utama pemenuhan hak dasar masyarakat Ambon mencakup beberapa sektor krusial, antara lain: Hak atas pendidikan dan kesehatan yang merata.

‎

‎Penyediaan lapangan pekerjaan yang layak.Pelayanan publik berkualitas dan lingkungan hidup yang bersih. Perlindungan intensif terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

‎

‎“Dalam lima tahun ke depan, pembangunan Kota Ambon difokuskan untuk mewujudkan Ambon yang manise, inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Visi ini diarahkan agar seluruh program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi prinsip-prinsip HAM,” lanjutnya.

‎

‎Sebagian besar dari 17 program prioritas pembangunan Kota Ambon saat ini telah dirancang untuk mendukung pemenuhan hak-hak dasar warga. Oleh karena itu, rekomendasi dari Komnas HAM RI akan dijadikan bahan perbaikan yang sangat berharga.

‎

‎Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemkot Ambon tidak antikritik terhadap hasil penilaian tim pusat nanti.

‎

‎“Setiap penilaian bukan untuk mencari kesalahan ataupun kekurangan, tetapi menjadi upaya untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Komitmen untuk terus memperbaiki diri akan selalu menjadi bagian dari Pemkot Ambon dalam seluruh aspek pembangunan,” tegas Wali Kota.

‎

‎Melalui kemitraan dengan Komnas HAM RI, Pemkot Ambon berharap mendapatkan pendampingan berkelanjutan agar arah pembangunan daerah semakin berpihak pada masyarakat yang tertinggal, terpinggirkan, dan rentan terhadap diskriminasi.