RRI.CO.ID, Ambon- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus mempercepat transformasi digital dalam sistem pelayanan publik. Kali ini, fokus diarahkan pada sektor bantuan sosial (bansos) guna memastikan penyaluran yang lebih akurat dan meminimalkan persoalan salah sasaran di lapangan.

‎

‎Langkah strategis ini ditandai dengan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial yang digelar di Ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Selasa, 12 Mei 2026. ‎Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, didampingi Plh. Sekkot Roby Sapulette dan Asisten Deputi Bansos Adi Nugroho.

‎

‎Dalam sambutannya, Bodewin Wattimena menegaskan bahwa digitalisasi adalah instrumen penting untuk menjawab keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan data penerima manfaat. Menurutnya, mekanisme pendataan dari tingkat RT/RW hingga dinas terkait seringkali memicu polemik jika tidak dikelola dengan teknologi yang mumpuni.

‎

‎“Bantuan sosial selalu diperlukan masyarakat. Namun, persoalannya ada pada mekanisme pendataan. Kalau salah sasaran, maka tujuan bantuan itu tidak akan pernah tercapai,” kata Bodewin di hadapan peserta Bimtek.

‎

‎Ia menambahkan, penggunaan teknologi informasi akan membuat proses penyaluran menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel. ‎"Pemerintah hari ini menempuh strategi baru di era digital untuk memastikan bansos benar-benar sampai kepada yang berhak," imbuhnya.

‎

‎Menariknya, sebagian besar peserta Bimtek merupakan generasi muda dan aparatur baru. Bodewin menyebut mereka sebagai "ujung tombak" keberhasilan program ini karena kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat.

‎

‎Ia meminta para peserta serius mengikuti pelatihan agar saat implementasi di lapangan tidak ditemukan kendala teknis. ‎“Ikuti proses ini dengan baik agar implementasinya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” pesannya.

‎

‎Selain fokus pada digitalisasi bansos, Bodewin juga menyoroti capaian administrasi kependudukan di Kota Ambon. Hingga semester II tahun 2025, jumlah penduduk Ambon mencapai 365 ribu jiwa, dengan wajib KTP sebanyak 265 ribu orang. Namun, angka perekaman e-KTP baru menyentuh 95,32 persen.Angka ini menjadi tantangan karena data kependudukan yang akurat adalah fondasi utama digitalisasi pelayanan publik.

‎

‎Pemkot Ambon berkomitmen terus melakukan aksi "jemput bola" agar perekaman bisa mendekati 100 persen.Ambon Siap Bersaing secara Digital. Menutup arahannya, Bodewin menekankan bahwa keterbatasan geografis bukan penghalang bagi Ambon untuk maju.

‎

‎Ia ingin kualitas pelayanan publik di Ambon sejajar dengan kota-kota besar di Indonesia. ‎“Kita mungkin tidak bisa bersaing secara fisik dengan Surabaya atau Jakarta, tetapi dalam hal pelayanan, kecepatan, dan akurasi, kita harus mampu menyamakan diri,” pungkasnya.

‎

‎Melalui digitalisasi bansos ini, Pemkot Ambon berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan mampu menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan bantuan di tengah dinamika ekonomi global.