RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus mempercepat integrasi data sektoral sebagai fondasi utama Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SD-PDN). Langkah strategis ini dimatangkan melalui Workshop Refleksi Implementasi Satu Data Daerah yang digelar di Hotel Harris, Bekasi, Selasa 7 April 2026.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Titus F. L. Renwarin mengatakan integrasi data sektoral tahun 2024 dan 2025 harus tuntas 100 persen. Ia menekankan pentingnya peran Diskominfo sebagai Walidata dan Bappeda sebagai Forum Data dalam mengawal validitas informasi pembangunan.

"Integrasi data ke dalam Portal Satu Data Daerah harus dilakukan secara intens agar aplikasi seperti SIPD, SRIKANDI, hingga data BPS dapat terhubung dengan baik," ujar Titus.

Menurutnya, komunikasi yang kuat dengan instansi terkait menjadi kunci utama dalam menyinkronkan beragam sistem informasi tersebut.

Lebih lanjut, Titus mengungkapkan bahwa Pemprov Maluku kini tengah mematangkan persiapan menuju Grand Launching Portal Satu Data Daerah pada Mei 2026 mendatang. Saat ini, fokus utama tertuju pada pengembangan Executive Dashboard guna menyajikan visualisasi data yang akurat bagi para pengambil kebijakan.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama dengan Kemitraan Australia-Indonesia (SKALA) dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Kolaborasi ini menjadi ruang belajar bersama bagi berbagai provinsi untuk menutup kesenjangan teknis dalam pengelolaan data di daerah.

Workshop ini turut dihadiri oleh perwakilan Pusdatin Kemendagri, pimpinan DFAT, serta jajaran Diskominfo dan Bappeda dari berbagai wilayah dampingan. Diharapkan, sinergi ini mampu mewujudkan Satu Data yang progresif dan berdampak nyata bagi percepatan pembangunan di Provinsi Maluku.