‎RRI.CO.ID, Ambon- Di tengah komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dari akar rumput, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, resmi melantik Anggota Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antarwaktu (PAW).

‎Prosesi sakral ini berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, pada Jumat, 13 Februari 2026.

‎Langkah ini bukan sekadar pengisian kursi kosong di enam wilaya yakni Negeri Passo, Halong, Rutong, Batumerah, serta Desa Waiheru dan Nania, melainkan sebuah upaya krusial untuk menjaga stabilitas politik lokal.

‎Bodewin menegaskan bahwa Saniri dan BPD adalah mitra strategis Raja atau Kepala Desa, bukan rival yang saling mendominasi.

‎“Keduanya adalah unsur utama. Ada eksekutif, ada legislatif. Kehadiran Saniri dan BPD memastikan adanya mekanisme check and balances agar kekuasaan di tingkat desa tidak dijalankan sewenang-wenang,” kata Bodewin dalam arahannya.

‎

‎Menariknya, Wali Kota juga menyoroti fenomena konflik internal yang sering kali "dilempar" ke Pemerintah Kota. ‎Ia berpesan agar setiap gesekan diselesaikan melalui musyawarah di tingkat negeri.

‎Untuk meminimalisir tumpang tindih kewenangan di masa depan, Pemerintah Kota Ambon berencana meluncurkan buku saku pedoman tugas bagi aparatur desa.

‎Dengan pelantikan ini, energi baru diharapkan mengalir ke birokrasi tingkat bawah, memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan meskipun terjadi pergantian personel.