Komisi IV DPRD Maluku Soroti Lahan Sekolah dan Penumpukan Guru di Ambon

RRI.CO.ID, Ambon - Sektor pendidikan di Maluku masih menyimpan persoalan klasik yang belum tuntas. Dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Senin kemarin, Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach, mengungkap fakta miris mengenai infrastruktur dan distribusi tenaga pengajar yang timpang.

Menurut Noach, keterbatasan APBD Maluku hingga kini belum mampu menjawab kebutuhan dasar pendidikan di lapangan. Salah satu poin krusial yang ia sampaikan adalah keberadaan lebih dari 100 sekolah di Maluku yang ternyata belum memiliki lahan sendiri, sehingga menghambat pembangunan fasilitas vital.

"Masih ada lebih dari 100 sekolah yang belum punya lahan tetap. Ini kendala serius karena kita jadi tidak bisa membangun ruang kelas baru apalagi laboratorium. Padahal, ini sarana utama mencetak generasi masa depan," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain persoalan aset, Noach juga mengkritik keras manajemen distribusi guru yang dinilai tidak profesional. Ia menemukan adanya penumpukan tenaga pendidik di Kota Ambon, sementara sekolah-sekolah di wilayah pelosok Maluku justru menjerit karena kekurangan guru.

Menyikapi hal itu, DPRD Maluku mendesak pemerintah provinsi segera melakukan penertiban dan mengembalikan para guru ke daerah yang membutuhkan. Pemerataan tenaga pendidik dan kolaborasi strategis dalam penyediaan lahan sekolah menjadi kunci utama agar kualitas pendidikan di Bumi Raja-Raja ini tidak jalan di tempat.