DPRD Desak Pemprov Maluku Optimalkan PAD & Benahi Manajemen Pasar Mardika

RRI.CO.ID. Ambon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna yang digelar Senin kemarin, legislatif menyoroti minimnya dampak proyek strategis nasional terhadap kemandirian fiskal daerah serta karut-marutnya pengelolaan fasilitas publik.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyebut masifnya pembangunan jalan nasional di Maluku seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Ia menyayangkan ketergantungan yang tinggi pada proyek pusat yang belum mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

"Pembangunan infrastruktur dari pusat perlu dibarengi dengan strategi daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal. Tanpa itu, kita akan sulit mencapai kemandirian fiskal," ujar Alhidayat di hadapan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, yang hadir mewakili pemerintah daerah.

Selain persoalan fiskal, DPRD juga menyoroti kinerja pengelolaan Pasar Mardika yang telah menyedot anggaran hingga Rp18 miliar. Dewan menilai manajemen pasar sangat lemah, terutama terkait jaminan keamanan bagi para pedagang yang kerap melaporkan kehilangan barang dagangan. Kondisi ini dianggap sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah dalam memberikan rasa aman di fasilitas publik.

Meski memberikan apresiasi atas sejumlah capaian pembangunan, DPRD tetap menuntut pertanggungjawaban penuh atas setiap poin dalam dokumen LKPJ tersebut. Legislatif mendesak agar dokumen lengkap segera diserahkan untuk dibahas secara komprehensif demi memastikan sinergi pembangunan benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Maluku.