KBRN, Ambon: Di setiap sudut Kota Ambon, melodi selalu mengalun, mengiringi hiruk pikuk pasar, gemuruh studio musik, hingga transaksi di kedai nasi kuning. Sejak ditetapkan sebagai UNESCO Creative City of Music pada tahun 2019, Ambon menjanjikan harmoni nada dan harmoni ekonomi.
Namun, merangkai simfoni ekonomi yang cashless bukanlah perkara mudah. Di balik potensi kreativitas yang mendunia, sebagian besar ritme transaksi harian masih berjalan tanpa catatan, out of tune, dan terjebak dalam galau uang tunai.
Ambil contoh Nicko Tulalessy, musisi lokal yang mengasuh Amboina Jukelele Kids, juga Ketua Ambon Sailing Community (ASC) yang membawanya melanglang buana. Nicko adalah wajah dari City of Music itu sendiri, namun ia mengakui galau finansial masih menghantuinya.
"Kami pakai transferan SWIFT untuk kegiatan di luar negeri. Kalau jual alat musik di sini, ya tunai saja. Belum ada sosialisasi spesifik bagaimana QRIS bisa mempermudah penjualan instrumen yang harganya jutaan," kata Nicko, yang juga pengguna QRIS.
Problem yang dia sampaikan menunjukkan paradoks, dimana pelaku ekonomi kreatif yang seharusnya naik kelas, justru memilih metode lama yang lambat, berbiaya mahal, dan tidak tercatat.
Kegalauan Nicko adalah manifestasi dari tantangan besar yang dihadapi BRI sebagai conductor utama dalam upaya menciptakan Orkestrasi Not Balok Digital.
Orkestrasi ini bertujuan mengubah transaksi galau menjadi data terstruktur QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai not balok pencatatan yang transparan, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai harmoni modal kerja.
Jika musisi dan UMKM memilih cash atau transferan lama karena merasa sistem digital tidak relevan atau ribet, maka not balok itu akan putus.
Kegalauan digital tidak hanya terjadi di kalangan musisi profesional. Di segmen UMKM Ultra Mikro (UMi), tantangannya jauh lebih mendasar, berakar pada mindset dan literasi. Bagi Emak-emak penjual nasi kuning atau gorengan, sistem digital terasa asing dan mengancam flow transaksi harian.
"Ribet, banyak yang antre beli nasi kuning, jadi lebih praktis uang tunai saja, apalagi beta (saya) zeng (tidak) terbiasa pakai teknologi digital," ujar Mama Sum, penjual nasi kuning trotoar. Pengakuannya menegaskan bahwa perceived complexity QRIS mengalahkan janji inklusi.
Kontrasnya, UMi dengan transaksi bernilai lebih tinggi, seperti penjual emas etalase di emperan toko, masih memilih transferan langsung antarbank. Mereka enggan menggunakan QRIS, bukan karena tidak punya smartphone, melainkan karena merasa lebih simpel dengan transfer tradisional yang umum digunakan oleh pembeli. Ini membuktikan bahwa MDR (Merchant Discount Rate) yang rendah sekalipun belum mampu mengimbangi time cost dan kerumitan yang mereka rasakan.
Alat musik tradisional Maluku yang diperkenalkan musisi Nicko Tulalessy kepada Duta Besar Australia untuk Indonesia Mr. Rod Brazier saat berkunjung ke Ambon (foto: AL)
Skala Orkestrasi BRI dan Bukti Sukses di Maluku
Jika ditelusuri, skala upaya digitalisasi ini tidak main-main. BRI, sebagai pelaksana utama, mengerahkan lebih dari 1,2 juta AgenBRILink secara nasional, yang volume transaksinya mencapai fantastis Rp1.293,5 triliun per September 2025. Angka ini membuktikan komitmen BRI untuk inklusi keuangan, terutama di wilayah 3T seperti Maluku, di mana AgenBRILink berfungsi sebagai solusi hybrid di pelosok yang sulit dijangkau kantor bank.
Dampaknya terasa nyata. Maluku telah mencatatkan 97.200 merchant UMKM menggunakan QRIS, dengan nilai transaksi melejit hingga Rp661 Miliar per Oktober 2025. Keberhasilan ini adalah buah dari program-program BI Maluku seperti "Maluku Manggurebe," yang mengemban misi mendigitalisasi ekonomi kreatif.
Meskipun demikian, di tengah gemerlap angka Rp661 Miliar ini, masih banyak transaksi tunai di konser Ambon City of Music, misalnya pada pertengahan Oktober lalu, tidak tercatat dan menunjukkan orkestrasi ini masih belum sempurna.
Ibu Theodora Matrutty yang akrab disapa mama Tea, menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi kreatif lokal bertemu pasar global di tengah keramaian konser HUT Ambon City of Music di Taman Budaya Maluku, Karpan. Produk kerajinan tangannya yang unik, seperti anting, gelang, dan aksesoris etnik yang terbuat dari sisik ikan, diserbu wisatawan asing.
Ibu Theodora adalah representasi ideal dari keberhasilan Orkestrasi Not Balok Digital di tengah niche industri kreatif. Pembayaran yang ia terima dari wisatawan asing, menurutnya, disalurkan melalui sistem QRIS Cross-Border. "Sistem pembayarannya transferan, ada juga yang foto kode QRIS, tidak lama kemudian uang masuk ke rekening," katanya kepada RRI.
Artinya, wisatawan asing cukup memindai kode QRIS milik Ny. Theodora menggunakan aplikasi pembayaran mereka sendiri (misalnya, dari Belanda atau Amerika), dan dana akan langsung masuk ke rekening BRI Ny. Theodora dalam Rupiah. Kasus ini menunjukkan ketika tools digital sudah tersedia dan berjalan mulus, visi Ambon sebagai kota wisata musik yang cashless dan inklusif dapat segera terwujud.
Pengrajin handycraft sisik ikan ibu Theodora Matrutty saat melakukan transaksi dengan wisatawan asing (foto: AL)
QRIS, Kanal Digitalisasi
Masalah yang dialami UMi, dari literasi hingga sinyal, rupanya tidak luput dari perhatian PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pengelola QRIS BRI Ambon, yang tidak mencantumkan namanya dalam rilis yang dikirim ke RRI, menjelaskan bahwa QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar kode QR nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan industri sistem pembayaran. Bagi BRI, QRIS adalah kanal transaksi non-tunai yang mendukung percepatan digitalisasi ekonomi, khususnya bagi UMKM.
Menurutnya, fokus BRI adalah meyakinkan merchant bahwa manfaat digitalisasi jauh melebihi kerumitan awal. "History transaksi digital di QRIS dapat menjadi data pendukung analisis kredit untuk mendapatkan pinjaman KUR BRI," kata pengelola BRI tersebut, menyoroti fungsi QRIS sebagai jembatan paling efektif menuju modal usaha.
BRI meyakinkan UMKM bahwa QRIS menjamin keamanan, transparansi, meminimalkan risiko kehilangan uang tunai, dan dilengkapi Merchant Discount Rate (MDR) yang rendah, bahkan gratis untuk kategori Ultra Mikro (UMI). Manfaat inilah yang dijajakan BRI untuk mendorong kredibilitas usaha UMi agar terlihat lebih modern dan siap bersaing.
Di sisi lain, BRI juga secara terbuka mengakui lima kendala utama UMKM di Maluku, yaitu, literasi keuangan dan digital yang masih rendah, akses internet yang belum nerata, mindset tradisional, belum merasa membutuhkan, dan kekhawatiran soal biaya MDR.
Untuk mengatasi jurang ini, BRI menjalankan strategi berlapis. Fokus utama adalah edukasi dan pendampingan intensif melalui program Go Digital UMKM dan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan event daerah, di mana seluruh pembayaran di festival musik diwajibkan memakai QRIS.
Paling penting, BRI telah menyiapkan solusi teknis untuk melawan sinyal lelet. Pengelola BRI Ambon menjelaskan, "Untuk lokasi sinyal rendah, kami mengarahkan merchant menggunakan BRI Mini Router/ paket data merchant. Sedangkan untuk daerah tanpa internet stabil, kami fokus pada desa digital sebagai pilot project," tulisnya.
Agen BRILink juga diposisikan sebagai Duta QRIS yang membantu mendaftarkan, mengedukasi, dan memberikan support teknis, memastikan pemasangan QRIS dibundling dengan aplikasi Merchant Apps agar pemilik usaha dapat memonitor transaksi mereka secara langsung.
Kantor BRI Jalan Diponegoro Ambon (foto: AL)
UNESCO City of Music, Peluang Global
Status Ambon sebagai UNESCO Creative City of Music adalah peluang emas untuk mencapai SDG 8 (oekerjaan layak dan oertumbuhan ekonomi) melalui ekosistem kreatif yang digital. Peluang itu nyata, dimana Ny. Theodora Matrutty, dengan produk sisik ikannya, membuktikan QRIS Cross-Border mampu menarik devisa saat festival musik.
Namun, peluang itu terancam oleh serangkaian tantangan yang belum terorkestrasi sempurna. Nicko Tulalessy, sebagai musisi inti, masih terhambat karena minimnya sosialisasi QRIS untuk transaksi alat musik besar. Di sisi UMi, mindset tradisional emak-emak penjual nasi kuning dan gorengan yang tidak terbiasa non-tunai menjadi benteng kokoh yang sulit ditembus. Lebih parah lagi, tantangan terbesar datang dari internal ekosistem itu sendiri.
Ditemukan bahwa beberapa swalayan dan retail modern secara diskriminatif masih memberlakukan pembatasan minimum transaksi QRIS, ada yang harus di atas lima puluh ribu rupiah, bahkan ada yang harus di atas seratus ribu rupiah, namun ada juga yang bebas. Praktik ini secara nyata mensabotase semangat inklusi BI dan BRI, serta secara efektif memblokir UMi yang ingin membelanjakan modal kecilnya secara digital.
Pada akhirnya, penyelesaian galau digital di Ambon bermuara pada kesiapan infrastruktur, sebuah domain yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot). Harapan para musisi untuk menuntaskan kendala sinyal dan jaringan, yang merupakan lifeblood QRIS, lebih diarahkan ke Pemkot sebagai bagian dari visi Smart City.
Pemkot Ambon memang telah mengambil langkah strategis, ditandai dengan rencana adopsi teknologi AssistX AI. Namun, fokus awal Pemkot pada penguatan keamanan dan manajemen birokrasi internal (document intelligence) dikhawatirkan belum menyentuh kebutuhan vital stabilitas jaringan untuk transaksi komersial dan UMKM.
Oleh karena itu, tantangan tertinggi BRI, Bank Indonesia, dan seluruh stakeholder adalah memastikan Orkestrasi Not Balok Digital berjalan sempurna. Pengamat perbankan mendorong BRI lebih tajam dalam service recovery dan mengedukasi retail besar agar tidak menjadi "sumbatan tunai" yang diskriminatif.
Sementara itu, Pemkot Ambon perlu menyelaraskan program Smart City-nya agar tidak hanya fokus pada internal, tetapi juga menyediakan panggung utama yang aman, cerdas, dan terkoneksi, sehingga ritme transaksi UMi dan harmoni modal KUR dapat berdentum selaras dengan musik, membawa Ambon menuju kedaulatan ekonomi digital yang berkelanjutan.
Ikin Ambon UNESCO City of Music di Taman Pattimura Park (foto: AL)
Inklusi Digital di Wilayah 3T dan Asta Cita
Jika tantangan di Ambon adalah masalah orkestrasi, tantangan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) adalah masalah geografi. Inklusi digital di wilayah kepulauan Maluku merupakan miniatur dari pekerjaan rumah besar Bank Indonesia (BI) dan BRI di seluruh Indonesia.
Upaya memasyarakatkan QRIS dan AgenBRILink di daerah ini tidak hanya sejalan dengan visi BI, tetapi juga beresonansi kuat dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo, khususnya pilar membangun dari desa dan mendorong ekonomi biru (Maritim).
Inklusi digital, yang didukung oleh BRI, adalah satu-satunya alat yang efektif untuk mengatasi isolasi ekonomi, memastikan nelayan, petani, dan UMKM di desa terpencil memiliki akses real-time ke sistem pembayaran dan pembiayaan nasional.
Tantangan utama di 3T adalah mengatasi akses internet yang belum merata, sebuah kendala yang juga diakui Pengelola QRIS BRI Ambon. Di wilayah kepulauan, sinyal lelet menjadi alasan utama UMi kembali ke tunai, sementara biaya data menjadi beban yang lebih berat daripada potongan MDR.
Namun, di sinilah letak peluang inovatif BRI. Strategi pemasaran BRI di Maluku yang mengarahkan merchant untuk menggunakan Mini Router/paket data merchant dan mengandalkan AgenBRILink sebagai Duta QRIS adalah jawaban taktis terhadap tantangan geografis 3T.
Model hybrid ini memastikan bahwa meskipun jaringan utama terganggu, setidaknya ada node fisik (AgenBRILink) yang menjamin transaksi dan layanan cash-out dapat terus berjalan, menjaga trust UMi terhadap sistem.
Dan meskipun solusi konektivitas dan fisik telah disiapkan, pekerjaan rumah terbesar di 3T adalah melawan mindset tradisional dan literasi yang rendah. Literasi keuangan dan digital yang masih rendah adalah kendala yang diakui BRI.
Oleh karena itu, key success factor ke depan adalah sinergi BI-BRI-Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda di wilayah 3T harus memastikan bahwa fokus pembangunan Smart City, seperti di Ambon, tidak hanya untuk keamanan internal, tetapi juga untuk infrastruktur jaringan yang mendukung ekonomi komersial rakyat.
Karena hanya dengan orkestrasi kebijakan yang terintegrasi penuh, dari pusat (BI) hingga ke desa (AgenBRILink), maka QRIS dan BRI Link dapat sepenuhnya memasyarakat, membawa kemakmuran dan transparansi yang dijanjikan oleh Asta Cita bagi seluruh wilayah 3T Indonesia.