KBRN, Ambon: Gerimis bernyanyi di di Puncak Bukit Nania pada Selasa, 8 Oktober 2025. Suaranya berpadu dengan riuh percakapan anak-anak, denting sendok di kotak makan, dan notifikasi samar dari gawai yang digenggam erat.
Di halaman Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kota Ambon, dunia terasa tenang. Namun di layar-layar mungil itu, badai digital tak pernah berhenti mengancam, mengintai di sela-sela jari difabel.
Lihatlah Astri, seorang siswi tunalaras. Wajahnya bersinar saat melakukan video call, namun jarinya sudah terlatih untuk waspada. "Kalau ada yang berkomentar buruk di akunku," katanya menirukan nasihat ibunya, "Mama bilang tak usah balas, langsung blokir."
Di sebelahnya, Helena, teman sekelasnya, dengan sadar mengunci profil Facebook-nya. Bukan karena tak ingin bergaul, tapi karena terlalu banyak orang tak dikenal yang mencoba masuk.
Sementara itu, Gerald, seorang siswa tunadaksa, memilih jalan sunyi dengan menutup akun media sosialnya. Dia lelah bertarung dengan rasa tidak percaya diri akan kondisi fisiknya.
Mereka, bersama lebih dari seratus siswa lainnya dengan beragam kebutuhan—tunarungu, tunanetra, tunagrahita, autis—adalah penghuni sekolah bersejarah yang berdiri sejak 1910 ini.
Di bukit yang tenang ini, di bawah bimbingan 23 guru berdedikasi, mereka tak hanya belajar membaca dan menulis. Mereka sedang membangun benteng pertahanan digitalnya sendiri, bata demi bata, dari serpihan nasihat dan disiplin pribadi.
Anak-anak difabel yang makan sambil memainkan handpone
PP Tunas: Membangun Ruang Digital Ramah Anak, Sehat, dan Berkeadilan. Sebuah jargon indah yang terdengar seperti gema kosong di tengah perjuangan sunyi anak-anak Puncak Bukit Nania.
Jika ruang digital sudah ‘Ramah Anak’, mengapa Astri dan Helena harus menjadi penjaga gerbang bagi diri mereka sendiri? Jika sudah ‘Sehat’, mengapa Gerald harus menarik diri karena tak kuat menahan tatapan dunia maya yang seringkali kejam?
Jawaban atas pertanyaan itu ada di sebuah ruang kecil di sudut sekolah. Di ruang komputer sederhana itu, guru tunarungu Joice Latumahina dan rekan-rekannya menyalakan cahaya. Mereka adalah komandan di garis depan.
"Kelas akademik di SLB dijadwalkan hari Senin sampai Rabu, Kamis dan Jumat minat dan keterampilan mereka, tetapi kalau ada pelajaran teknologi mereka diarahkan ke sini," ujar Joice.
"Anak-anak tuna rungu IQ mereka normal, mereka hanya miskin bahasa. Jadi ketika mereka melihat hal-hal yang tidak baik atau baik di tiktok misalnya, mereka akan tunjuk dan kita jelaskan secara terbuka," katanya lagi.
Perjuangan Joice dsn guru-guru SLB adalah pertarungan melawan hoaks, ujaran kebencian, penipuan daring, hingga judi online yang menyelinap masuk ke gawai murid-muridnya. "Kita intens mengontrol media sosial mereka, dengan siapa mereka berkomunikasi, agar terhindar dari hal-hal buruk," ucapnya.
"Kalau ada konten-konten sensitif, kita sampaikan terus terang agar mereka paham, ini tidak boleh dilihat, tidak boleh ditiru, dan diklik," katanya sembari mengakui ada anak difabel yang tidak sengaja mengklik konten sensitif, judi online dan video-video kekerasan.
Payung regulasi dan infrastruktur inklusif yang seharusnya disediakan oleh negara, justru dilimpahkan ke pundak guru dan anak-anak itu sendiri. Kecakapan digital Gen Z Indonesia yang sudah terendah se-ASEAN (sekitar 62%), menjadi semakin ironis ketika melihat kelompok paling rentan dipaksa menjadi yang paling waspada.
Seruan damai dari para pejabat dan tokoh masyarakat di Ambon—kota yang membanggakan diri sebagai kota inklusi—terdengar indah. "Media sosial harus jadi ruang edukatif," kata Walikota Ambon, Bodewin Wattimena. "Damai adalah konten terbaik," tambah seniman Nicko Tulalessy.
Namun, di tengah semua seruan moral itu, ada satu tembok besar yang tak bisa dirobohkan oleh konten damai sekalipun: diskriminasi. Setelah semua perjuangan membangun benteng digital, setelah mereka belajar memblokir, mengunci, dan menolak, apa yang menanti mereka di ujung jalan?
Joice Latumahina menyuarakannya dengan nada penuh harap yang getir.
“Banyak kasus ijazah SLB tidak diakui dan dianggap tidak sah,” ujarnya. “Kita minta pemerintah menggandeng mereka mengikuti kursus-kursus keterampilan khusus sesuai bakat mereka agar saat keluar mereka memiliki sertifikat kompetensi untuk melamar kerja.”
Aktivis mahasiswa, Irfandy Husein, menyebut keadilan digital adalah omong kosong jika keadilan di dunia nyata masih menjadi angan-angan.
"Bagaimana bisa bicara tentang kesempatan setara di ruang online, jika selembar ijazah yang mereka perjuangkan dengan susah payah masih dianggap sampah oleh sistem?," katanya menanggapi perjuangan anak-anak difabel di luar sekolah.
"Di sinilah PP Tunas yang mengatur batasan penggunaan media sosial, kewajiban platform digital untuk verifikasi usia dan menyediakan fitur kontrol orang tua, serta sanksi bagi pelanggar. diuji hingga ke tulang," ucapnya mengingatkan.
Di Bukit Nania, anak-anak difabel tak banyak bicara. Mereka hanya mengetik pelan, memblokir diam-diam, dan mengunci layar dengan harapan yang tak pernah mereka ucapkan.
Di bilik kecil itu, mereka berdoa. Doa sunyi yang tak ditulis di caption, yang tak viral di algoritma, yang hanya terdengar oleh mereka yang mau mendengar.
David, salah satu difabel bercerita dengan RRI
Namun, benteng rapuh di Nania bukanlah sebuah takdir yang tak bisa diubah. Di belahan dunia lain, negara telah turun tangan menjadi arsitek perlindungan, bukan sekadar penonton yang berseru moral. Indonesia tidak perlu menciptakan roda dari awal, hanya perlu meniru yang terbaik.
Inggris, misalnya, telah menerapkan Age Appropriate Design Code (Children's Code). Ini bukan sekadar imbauan, melainkan kode praktik hukum yang memaksa platform digital untuk mendesain layanan mereka dengan standar privasi dan keamanan tertinggi bagi anak-anak secara default. Tanggung jawab perlindungan dialihkan dari pundak Astri ke pundak raksasa teknologi, di bawah pengawasan ketat negara.
Korea Selatan, negara adidaya teknologi, tidak membiarkan siswa difabel berjuang sendiri. Pemerintah secara aktif mendanai pusat-pusat pelatihan khusus yang menyediakan teknologi bantu dan kurikulum digital yang disesuaikan untuk setiap jenis kebutuhan. Mereka tidak hanya memberikan akses, tapi membangun kompetensi secara sistematis.
Sementara itu, Australia memiliki eSafety Commissioner, sebuah badan regulator independen pertama di dunia yang berwenang penuh untuk melindungi warganya—terutama anak-anak—dari konten ilegal dan berbahaya secara daring. Mereka adalah polisi siber yang berpihak pada korban.
Dua orang anak difabel berjalan mengambil kotak makan di meja yang telah disiapkan oleh guru
Kisah dari Nania adalah cermin bagi kebijakan nasional. Seruan PP Tunas untuk ruang digital yang Ramah Anak, Sehat, dan Berkeadilan akan tetap menjadi jargon jika tidak diwujudkan dalam tiga pilar aksi nyata yang telah terbukti di dunia: Regulasi Proaktif seperti di Inggris, Intervensi Kompetensi seperti di Korea Selatan, dan Penegakan Hukum Khusus seperti di Australia.
Di Bukit Nania, anak-anak itu masih terus mengetik pelan, memblokir diam-diam, dan berdoa, doa sunyi yang tak boleh dijawab dengan seminar dan seremoni, melainkan dengan kebijakan nyata yang mengadopsi praktik terbaik dunia. Agar benteng di Nania tidak lagi rapuh, karena negaralah yang menjadi pondasinya.