RRI.CO.ID, Ambon - Selama bertahun-tahun, denyut ekonomi Maluku identik dengan belanja pemerintah. Ketika APBD mulai berjalan, proyek infrastruktur bergulir, uang beredar, toko bangunan ramai, kontraktor bekerja, hingga pedagang kecil ikut merasakan dampaknya. Sebaliknya, ketika belanja pemerintah melambat, aktivitas ekonomi di berbagai sektor ikut melemah. Gambaran inilah yang selama ini menjadi wajah ekonomi daerah yang masih bergantung pada pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan fenomena itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menawarkan sebuah analogi yang sederhana namun sarat makna. Saat membuka Rapat Kerja Daerah II DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Maluku pada Kamis, 6 Agustus 2026, ia menyebut bahwa perputaran ekonomi daerah bertumpu pada tiga "pohon" utama, yakni pemerintah melalui APBN dan APBD, sektor swasta melalui investasi dan kegiatan usaha, serta perbankan melalui dukungan pembiayaan.

Analogi tersebut sesungguhnya sejalan dengan pandangan banyak ekonom bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak dapat bergantung pada satu sumber saja. Belanja pemerintah memang mampu menjadi pemicu aktivitas ekonomi, tetapi sifatnya terbatas oleh kapasitas fiskal. Ketika ruang anggaran menyempit, kemampuan pemerintah menggerakkan ekonomi juga ikut berkurang.

Karena itu, pohon kedua yang disebut Vanath, yakni sektor swasta, menjadi sangat penting. Investasi bukan hanya menghadirkan modal baru, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis ekonomi daerah. Bagi Maluku yang memiliki potensi besar di sektor perikanan, pariwisata, perkebunan pala, hingga industri pengolahan hasil laut, investasi dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang tidak selalu bergantung pada proyek pemerintah.

Namun investasi hanya akan tumbuh apabila tersedia iklim usaha yang kondusif. Kepastian hukum, keamanan, kemudahan perizinan, dan infrastruktur menjadi faktor yang selalu diperhitungkan investor sebelum menanamkan modalnya. Karena itu, penekanan Vanath bahwa keamanan merupakan syarat utama masuknya investasi memiliki dasar ekonomi yang kuat. Stabilitas daerah bukan hanya urusan keamanan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keputusan investasi.

Pohon ketiga adalah sektor perbankan. Di sinilah roda ekonomi masyarakat memperoleh bahan bakarnya. Perbankan menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, mulai dari nelayan yang ingin membeli kapal, petani yang membutuhkan modal tanam, hingga UMKM yang ingin memperluas usahanya. Tanpa dukungan kredit yang sehat dan mudah diakses, banyak potensi ekonomi daerah sulit berkembang meski peluang pasar tersedia.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku menunjukkan perekonomian Maluku pada Triwulan II Tahun 2026 tumbuh 5,31 persen, sedikit di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, konsumsi rumah tangga, serta aktivitas perdagangan. Angka ini menunjukkan fondasi ekonomi daerah mulai menguat, tetapi juga mengingatkan bahwa penguatan investasi dan akses pembiayaan tetap diperlukan agar pertumbuhan tersebut berkelanjutan.

Dalam konteks itu, konsep tiga pohon ekonomi dapat dipahami sebagai sebuah siklus yang saling menguatkan. Pemerintah membangun infrastruktur dan menciptakan regulasi yang mendukung. Dunia usaha memanfaatkan peluang investasi untuk membuka lapangan kerja. Perbankan menyediakan modal bagi pelaku usaha agar mampu berkembang. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, penerimaan pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut bertambah sehingga pemerintah kembali memiliki ruang fiskal untuk membangun.

Bagi organisasi seperti IWAPI, konsep ini membuka ruang peran yang lebih luas. Organisasi perempuan pengusaha tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi jembatan peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, dan akses pembiayaan bagi anggotanya. Semakin banyak perempuan yang mampu mengembangkan usaha, semakin besar pula kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Pada akhirnya, kekuatan konsep yang disampaikan Abdullah Vanath bukan terletak pada istilah ekonominya, melainkan pada kesederhanaan cara menjelaskannya. "Tiga pohon ekonomi" adalah metafora yang mudah dipahami masyarakat, namun memuat pesan strategis bahwa masa depan Maluku tidak cukup ditopang oleh APBN dan APBD semata. Pertumbuhan ekonomi yang tangguh memerlukan pemerintah yang efektif, dunia usaha yang produktif, dan sektor perbankan yang inklusif. Ketika ketiga pohon itu tumbuh bersama, maka buahnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat Maluku yang lebih merata.