Tekan Kebocoran Anggaran, Pemprov Maluku Wajibkan OPD Digitalisasi Terintegrasi

RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bergerak cepat menutup celah kebocoran pendapatan daerah dengan memperkuat sistem digitalisasi layanan secara terintegrasi. Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath saat memimpin Rapat Koordinasi PAD di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur pada Kamis, 02 April 2026.

Menurut Wagub, penerapan teknologi digital, penggunaan big data, serta integrasi layanan retribusi online kini menjadi instrumen utama dalam pengawasan pendapatan. Ia meminta seluruh pimpinan OPD pengelola retribusi dan BUMD untuk tidak main-main dalam mengimplementasikan sistem ini guna memastikan transparansi di setiap lini pelayanan publik.

Selain digitalisasi, terdapat empat fokus utama yang digarisbawahi pemerintah, termasuk penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan dan penggalian sumber pendapatan baru. Inovasi di sektor pariwisata dan optimalisasi sosial kapital masyarakat didorong untuk dikembangkan tanpa memberikan beban tambahan yang memberatkan ekonomi masyarakat luas.

Wagub Vanath juga mengingatkan kenaikan PAD harus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Baginya, masyarakat akan lebih patuh membayar pajak dan retribusi jika mereka merasakan dampak nyata dari pembangunan dan pelayanan yang semakin prima, transparan, serta memudahkan segala urusan.

Melalui langkah-langkah inovatif ini, Pemprov Maluku optimistis dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah kepulauan. Strategi ini diharapkan menjadi loncatan besar bagi Maluku dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 melalui ketahanan ekonomi daerah yang tangguh.