KBRN, Ambon: OJK Maluku terus mendorong perluasan akses keuangan masyarakat melalui penguatan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)di Provinsi Maluku. Langkah ini dilakukan dalam rangka memperkuat inklusi keuangan,akses pembiayaan UMKM, serta percepatan program TPAKD di Maluku.

Sebagai bagian dari agenda tahunan, diselenggarakan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Maluku Semester II 2025di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor Gubernur Maluku, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Lembaga Jasa Keuangan, dan instansi terkait.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf,yang menyampaikan bahwa rapat pleno bertujuan mengevaluasi program kerja TPAKDTahun 2025 serta menetapkan program kerja Tahun 2026. Program yang dirumuskan diharapkan mampu memperluas akses keuangan, mendukung pencapaian target IKAD2029, dan selaras dengan agenda Sapta Cita Lawamena: “Transformasi Maluku MenujuMaluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045"

Rapat dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Gubernur menyampaikan apresiasi atas realisasi program kerja TPAKD Tahun 2025 dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta menekankan peran TPAKD Provinsi sebagai koordinator bagi 11 TPAKD kabupaten/kota untuk memastikan implementasi program berjalan efektif.

Rapat pleno dipimpin Sekretaris TPAKD Provinsi Maluku, Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku Onesimus Soumeru. Ia menyampaikan capaian Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), Business Matching UMKM kegiatan (Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat), Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Pala, penandatanganan PKS antara PT Kabong Tani Pala dan pengumpul pala di Negeri Seith bekerja sama dengan BPD Maluku dan Maluku Utara.Perluasan Akses Keuangan KUR & K/PMR: KUR Rp1,0 triliun (21.673 debitur) dan K/PMR Rp5,6 miliar (349 debitur) melampaui target 3.000 debitur. Sedangkan Agen Laku Pandai: 4.075 agen (November 2025), naik dari 3.693 agen (Desembet 2024). KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar): 122.731 rekening SimPel (saldo Rp37,68 miliar)dan 8.761 rekening non-SimPel (saldo Rp11,38 miliar

Untuk Pelindungan Jaminan Sosial,pembukaan10.000 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,tambahan 349 PK/BU, penambahan 33.784 pekerja informal aktif. Saat ini total pekerja formal aktif 75.049.3.

Ada juga oeningkatan digitalisasi UMKM QRIS. Terjadi penambahan 19.171 merchant (Januari–Oktober 2025).4. Peningkatan Literasi & Inklusi Keuangan,Galeri Investasi Edukasi, 4 galeri baru (MAN 1 Ambon, SMA As-Salam Ambon, MAAl-Fatah Ambon, MAN 1 Maluku Tengah). Bulan Inklusi Keuangan: Moluccas Financial Day (8 November 2025) di DermagaFerry Ina Marina, Masohi.Bulan Literasi Keuangan, 17 kegiatan edukasi, menjangkau 5.870 peserta. Edukasi Keuangan Syariah ada 313 kegiatan selama Ramadan (73.229 peserta di 4 kab dan kota), serta kegiatan lanjutan di Maluku Tenggara dan Kota Tual (200 siswaMAN/MA).

Program Kerja TPAKD Provinsi Maluku Tahun 2026 Program yang disepakati dalam rapat pleno meliputi: Pengembangan Ekonomi Daerah, tindak lanjut ekosistem keuangan inklusif berbasis komoditas pala. Perluasan Akses Keuangan, penyaluran KUR dan K/PMR, perluasan agen Laku Pandai,program KEJAR dengan prioritas siswa SMA, serta penguatan pelindungan jaminansosial. Ada juga Digitalisasi UMKM, peningkatan jumlah merchant QRIS.

Selain itu Literasi & Inklusi Keuangan, pembukaan galeri investasi pasar modal, pelaksanaan BIK(Oktober 2026), serta BLK (Mei–Agustus 2026) termasuk Training of Trainers bagi Guru Penggerak dan guru ekonomi.Program kerja TPAKD Provinsi Maluku ini menjadi rujukan bagi TPAKD kabupaten/kota,dengan tetap menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah.

Dengan penguatan peran TPAKD, OJK Maluku menargetkan peningkatan inklusi keuangan, perluasan aksespembiayaan UMKM, serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan