KBRN, Ambon: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Malukubersama PemerintahKabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan rangkaian kegiatan edukasi, koordinasi, dan pendampingan bagi masyarakat serta pelaku usaha untukmemperkuat literasi dan memperluas akses keuangan di wilayah kepulauan.

Melalui kolaborasi ini, OJK Maluku berupayamemastikan layanan keuangan formal tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau masyarakat pesisir, pelajar, pelaku UMKM,dan aparatur pemerintah secara aman dan produktif.

Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibuka oleh Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman. Ia mendorong penguatan program inovatif seperti pemanfaatan teknologi keuangan inklusif, branchless banking, pendampingan UMKM, serta edukasi keuangan bagi pelajardan masyarakat adat, agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh layanankeuangan formal.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan evaluasi capaian program TPAKD Tahun 2025,antara lain business matching UMKM yang dihadiri 150 pelaku usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp41,77 miliar kepada 1.006 debitur, keberadaan 381 agen Laku Pandai, pembukaan 4.316 rekening pelajar melalui program KEJAR dengan saldo Rp1,13 miliar, peningkatan merchant QRIS menjadi 6.251 merchant, serta kegiatan edukasikeuangan yang menjangkau 1.111 peserta.

Kegiatan dilanjutkan dengan Launching Surat Edaran KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar)di SMP Negeri 1 Seram Barat.Melalui program ini, pelajar didorong menumbuhkan kebiasaan menabung, mengenal produk keuangan yang aman, serta menghindari praktik keuangan ilegal. Edukasi dilakukan secara interaktif agar pesan yang disampaikan mudahdipahami dan dipraktikkan.

OJK Maluku juga menyelenggarakan Business Matching UMKM, termasuk bagi pelaku usaha perempuan. Sebanyak 150 UMKM memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan, akses pembiayaan, investasi yang legal, dan manfaat program jaminan sosial.

Sesi dialog terbuka memberi ruang bagi pelaku usaha menyampaikan tantangan usaha wilayah kepulauan serta mencari solusi bersama melalui pemanfaatan layanan keuanganformal.

Komitmen berkelanjutan untuk Inklusi Keuangan Sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, membuka akses pembiayaan yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing UMKM. Upaya ini merupakan bagian dari agenda inklusi keuangan nasional, sekaligus menegaskan komitmen bahwalayanan keuangan harus hadir secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat pesisir dan wilayah kepulauan