KBRN,Ambon: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat di wilayah Maluku, melalui sinergi dan kolaborasidengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku.

TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif di daerah, yang berperan mendorong pencapaian target inklusi keuangan.Salah satu agenda tahunan TPAKD Provinsi Maluku adalah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno TPAKD se-Provinsi Maluku yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, belum lama ini.

Kegiatan ini menghadirkan seluruh pengurus dan anggota TPAKD Provinsi Maluku yang terdiri dari jajaran Pemerintah Provinsi, OJK, Bank Indonesia, DJPB, BPS, BPN, Kementerian Agama, Lembaga Jasa Keuangan, serta turut dihadiri Koordinator dan Sekretaris TPAKD Kabupaten/Kota se-Maluku. Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf selaku Pengarah TPAKD Maluku menyampaikan bahwa OJK bersama Bappenas telah menyusun Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai Pemerintah Daerah dalam penurunan indikator di level Kabupaten/Kota.

IKAD bertujuan untuk memberikan gambaran terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat dalam 3 dimensi: penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman di tingkat kabupaten/kota. Perumusan program kerja TPAKD diharapkan dapat mendorong perluasan akses keuangan untuk pencapaian target IKAD pada tahun 2025 dan 2029, serta mendukung pencapaian target pembangunan perekonomian wilayah Maluku sebagaimana Sapta Cita Lawamena, yaitu "Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045"

Sebelum membuka kegiatan, Gubernur Maluku yang diwakili Sadali Ie,selaku Sekretaris Daerah Provinsi Maluku sekaligus Koordinator TPAKD Provinsi Maluku,mengapresasi kerja stakeholder yang tergabung dalam TPAKD Malukudalam mendorong perekonomian Maluku yang berhasil tumbuh sebesar 5,07 persen pada triwulan I 2025. Pertumbuhan ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 4,87 persen.

Sebelum Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno berlangsung, dilaksanakan terlebih dahulu Sosialisasi dan Diskusi Panel.

Setelah sesi Sosialisasi dan Diskusi Panel, acara dilanjutkan dengan Rapat Pleno TPAKD se-Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Kasrul Selang l. Rapat Pleno telah menetapkan arah program kerja TPAKD Provinsi Maluku pada tahun 2025 meliputi: Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melalui business matchingpembiayaan UMKM Naik Kelas dan pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) berbasis Komoditas Unggulan, Perluasan Akses Keuangan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sektor Produksi, Kredit Ultra Mikro, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), perluasan Agen Laku Pandai, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), serta jaminan/asuransi kecelakaan kerja bagi Pekerja Informal, Perluasan ketersediaan merchant QRIS untuk digitalisasi transaksi keuangan UMKM.

Selain itu program kerja lainnya adalah Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui akselerasi pemanfaatan produk/layanan Pasar Modal, serta pelaksanaan sinergi aksi Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK).

Arah program TPAKD Provinsi Maluku 2025 ini diharapkan juga menjadi referensi dan diselaraskan dengan program kerja bagi TPAKD Kabupaten/Kota di Malukuyang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing.