Pemprov Maluku Percepat Penyelesaian Lahan Blok Masela

RRI CO ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat penyelesaian persoalan lahan untuk mendukung pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan penyelesaian hak masyarakat terdampak menjadi bagian penting sebelum pembangunan fisik proyek dilanjutkan.

Hal tersebut disampaikan Hendrik saat menghadiri rapat percepatan pelaksanaan operasional PSN Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela yang dipimpin Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, pada Rabu 30 September 2026. Dalam rapat tersebut, KJPP diinstruksikan mempercepat proses appraisal dan verifikasi data sisa lahan dari total area 662 hektare.

Percepatan penilaian dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian hak masyarakat dan pembayaran ganti untung berdasarkan data yang akurat. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Timdu dan Satgas sebelumnya telah melakukan pendataan terhadap masyarakat dan objek yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Gubernur Hendrik mengatakan Pemprov Maluku akan segera menetapkan besaran ganti untung lahan dan tanaman melalui keputusan gubernur. Ia menargetkan pembayaran kepada masyarakat dapat dituntaskan pada minggu kedua Oktober sehingga pembangunan fisik Blok Masela dapat segera berjalan setelah groundbreaking.

Menurut Hendrik, pembangunan Blok Masela harus berjalan seiring dengan penyelesaian hak masyarakat yang terdampak pembangunan. Ia menegaskan data harus akurat, proses transparan, dan masyarakat memperoleh haknya secara tepat agar tidak menjadi kendala dalam tahapan pembangunan berikutnya.