RRI.CO.ID, Ambon - Komisi II DPRD Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Maluku. Langkah ini diambil menyusul temuan sejumlah persoalan krusial di lapangan, mulai dari kelangkaan stok hingga praktik ilegal pengisian BBM.

Ketua Komisi II DPRD Maluku, Anos Yermias, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, termasuk Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Pulau Buru, guna memantau langsung kondisi di SPBU.

"Fakta di lapangan menunjukkan adanya kelangkaan BBM di beberapa titik, yang dampaknya sangat dirasakan oleh nelayan, petani, serta pelaku transportasi lokal," ujar Anos Yermias dalam dialog Halo RRI, Jumat, 13 Maret 2026.

Selain masalah stok, Komisi II menyoroti maraknya kendaraan yang dimodifikasi dengan penambahan tangki berkapasitas besar. Menurut Anos, praktik ini sangat berbahaya karena berpotensi memicu kebakaran dan merugikan konsumen lain.

Merespons temuan tersebut, pihak Pertamina diminta memperketat pengawasan penjualan di setiap SPBU, terutama terhadap kendaraan yang melakukan pembelian dalam jumlah tidak wajar.

"Kami juga berkomitmen memperjuangkan penambahan kuota BBM untuk daerah-daerah yang sering mengalami kelangkaan agar aktivitas ekonomi warga tidak terhambat," katanya.

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Komisi II memastikan ketersediaan stok BBM dan pasokan listrik dalam kondisi aman. Meski demikian, Anos mengingatkan instansi terkait untuk tetap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem di perairan Maluku.

"Faktor cuaca harus diperhitungkan dengan matang agar distribusi kebutuhan pokok masyarakat tidak terganggu selama momentum lebaran nanti," ujarnya.